Dorong UN Jujur, Mendikbud: Budayakan Malu Berbuat Curang

Jakarta, Kemendikbud ---  Jelang pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyerukan kepada dinas pendidikan, LPMP, dan penyelenggara UN untuk mengutamakan integritas. Hal tersebut disampaikan pada sosialisasi UN kepada kepala dinas pendidikan, kepala LPMP, dan wakil rektor I seluruh Indonesia, di Kantor Kemendikbud, Rabu (24/02/2015).

 

Mendikbud mengatakan, UN merupakan salah satu dari proses panjang dari pendidikan dan pelatihan pemerintahan yang baik. Sekolah yang sekarang diberikan kepercayaan untuk menentukan kelulusan, kata dia, diharapkan memegang kepercayaan tersebut sebagai amanat dan membudayakan malu jika berbuat curang.  “Kita garis bawahi, UN kita harapkan berjalan dengan spirit kejujuran yang tinggi. Mari kita dorong. Buat sekolah-sekolah atau masyarakat, kalau kita mengulang praktik-praktik yang pernah terjadi malu rasanya,” katanya.

 

Ia menyampaikan, peserta didik yang mengikuti UN saat ini akan bersaing dengan anak-anak dari seluruh dunia.  Akan sangat memalukan apabila dalam persaingan tersebut, meskipun kompetensi di bidang pengetahuan dan skill mumpuni, tapi tanpa integritas, akan sulit bagi mereka untuk bersaing. “Cerdas iya, skillful iya, keterampilan pengetahuan luas, tapi begitu masuk pada kemampuan untuk disiplin dalam kejujuran, menjalani drop, sayang sekali,” tuturnya.

 

Menteri Anies menekankan, meskipun saat ini masyarakat sedang melihat Indonesia yang penuh dengan masalah kejujuran, tapi siswa yang sedang berada di bangku sekolah saat ini akan hidup di era baru. Era yang menganggap kecurangan, contek menyontek, dan korupsi bukan lagi hal yang normal, sudah kuno. 

 

Di UN tahun ini semua pihak didorong untuk menyelenggarakan UN yang baik dan sehat. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. "Komunikasi di antara kita juga berjalan baik terus dan mudah-mudahan perbauuikan yang akan kita jalankan gradual akan kita rasakan manfaatny," katanya. (Aline Rogeleonick)

 

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3863

 

Read More

Mekanisme Pengajuan NPSN Lembaga PAUD

Sumber :  http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=dokumen/index

Read More

Cara Pengajuan NPSN Baru di PDSP

 

Sumber : http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=site/panduan

Read More

WALI KELAS DAN PEMBINA EKSTRAKURIKULER AKAN MASUK/DIAKUI SEBAGAI JAM TAMBAHAN BAGI GURU DALAM PERMENDIKBUD BARU

Sebagaimana pada setiap sekolah dipastikan pada setiap Rombongan Belajar (Rombel) memiliki satu orang guru yang mendapatkan tugas sebagai wali kelas. Selain itu pula terdapat beberapa guru yang mendapatkan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Akan tetapi selama ini beberapa tugas tambahan bagi guru tersebut tidak diperhitungkan ataupun tidak termasuk sebagai linearitas jam mengajar lain halnya pada tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah mendapatkan JJM linear 18 jam, dan untuk Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium masing-masing mendapatkan JJM linear 12 jam.

Wacana akan adanya Permendikbud terkait diakuinya wali kelas dan Pembina ekstrakurikuler sebagai jam tambahan ini admin ketahui dari beberapa postingan Bpk. Asha Roed Andhin.

Tentu saja, wacana ini sangat tepat kiranya selain sebagai salah satu solusi penambahan jam yang diperhitungkan untuk sertifikasi maupun aneka tunjangan bagi guru, juga merupakan kebijakan yang tepat oleh pemerintah terhadap guru-guru yang mendapatkan tugas tambahan tersebut karena pelaksanaan tugas-tugas tersebut juga memiliki kesulitan dan tanggung jawab yang tidak ringan tentunya.

Dan dengan diakuinya wali kelas maupun Pembina kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai jam tambahan akan berdampak positif utamanya pada peningkatan kualitas kinerja yang notabene seorang wali kelas dan seorang Pembina Ekstrakurikuler di sekolah itu berperan sebagai pengganti orang tua peserta didik di sekolah.
Demikian tentang informasi tentang wali kelas dan pembina ekstrakurikuler yang akan masuk dan diakui sebagai jam tambahan bagi guru, semoga bermanfaat.

Sumber :  http://www.infosaya.net/2015/02/22/wali-kelas-dan-pembina-ekstrakurikuler-akan-masukdiakui-sebagai-jam-tambahan-bagi-guru-dalam-permendikbud-baru/

Read More

TF non PNS Rp 300.000,- Per-Bulan

Syarat mendapatkan tunjangan fungsional guru non pns tahun 2015 perlu diketahui dan dipahami oleh rekan-rekan guru pendidik yang masih berstatus guru non PNS, guru honor, guru swasta di tahun 2014-2015 ini. 

Program Subsidi Tunjangan Fungsional (STF) atau sering disebut Tunjangan Fungsional Guru (TFG)adalah merupakan program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Baik itu pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Cara mengajukan Tunjangan Fungsional

1. Tunjangan fungsional  adalah tunjangan yang diberikan kepada  guru bukan PNS, besarnya Rp.300.000 per bulan yang pembayarannya dicairkan setiap 6 bulan sekali dan, Kriteria penerima Tunjangan Fungsional ditetapkan berdasarkan kuota masing-masing Kab/Kota.

2. Guru bukan PNS meliputi GTT dan GTY yaitu Guru Honorer, (Honorer Pusat / Honorer Daerah / Honorer Komite dll) dan Guru Yayasan, yang mengajar di sekolah-sekolah dilingkungan Kemendikbud dan Kemenag.

3. Pengajuan usul mendapatkan tunjangan fungsional ke pusat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, dengan dapat menentukan kuota sendiri, berarti disdik dapat mengusulkan Guru/PTK sebanyak-banyaknya sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing.

Syarat mengajukan usul Tunjangan Fungsional

1.    Mengajar 24 jam dibuktikan dengan SK Pemb Tugs terakhir

2.    Masa kerja minimal 5 tahun bagi yang mengajar di sekolah SWASTA dan minimal 6 tahun bagi yang mengajar di sekolah NEGERI

Pada prinsipnya yang mengajukan / usul Tunjangan Fungsional adalah sekolah (Kepala Sekolah) tetapi berkas boleh diantar langsung oleh PTK ybs ke Dinas Pendidikan Kab/Kota

Berkas yang dilampirkan :

1.     Surat Pengantar dari KUPT Kecamatan

2.     Fotocopy SK awal bertugas s.d. sk yg terakhir dilegalisir oleh Kepala Sekolah

3.     Fotocopy NUPTK dilegalisir oleh Kepala Sekolah

4.     Fotocopy SK Pembagian tugas mengajar yg terakhir dilegalisir oleh KUPT

5.     Fotocopy rekening bank

6.     Fotocopy NPWP

Berkas diantar ke  Dinas Pendidikan Kab/Kota bagian Program, dan pihak disdik yang akan mengajukan ke pusat.

Informasi yang lebih lengkap dapat ditanyakan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota masing-masing.

Demikian dan semoga bermanfaat

Sumber :  http://www.infosaya.net/2015/02/17/ini-dia-berkas-usul-tunjangan-fungsional-gtt-dan-gty-tahun-2015/

Read More

SERTIFIKASI GURU TAK HARUS 24 JAM TATAP MUKA !

Syarat proses sertifikasi guru kini dirasa semakin mudah. Hal tersebut terlihat dari syarat pencapaian jam mengajar. Dulu, calon penerima tunjangan profesi guru harus memenuhi 24 jam tatap muka namun kini pencapaiannya dapat ditambah dengan mengampu kegiatan lainnya.

“Sekarang pemenuhan 24 jam tidak harus tatap muka tapi bisa ditambah kegiatan lain. Bisa dengan menjadi pembina ekstra seperti KIR [Karya Ilmiah Remaja] bisa juga pramuka. Yang penting ada legalitas kepramukaannya,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja, Edy Heri Suasana, di ruangannya, Selasa (17/2/2015).

Menurutnya, baik pramuka maupun pembina ekstra lainnya memiliki nilai dua jam sehingga dapat membantu para calon guru sertifikasi untuk memenuhi jam mengajarnya.

Menanggapi hal itu, guru Bahasa Inggris SMAN 6 Jogja, Agustin Susilowati, mengatakan bahwa aturan yang baru memudahkan para guru, terutama guru yang sekolahnya kembali pada kurikulum 2006. “Waktu kurikulum 2013 kemarin banyak guru dari luar yang masuk ke sini [SMAN 6] karena jam matematika banyak. Tapi sekarang jam matematika jadi terbatas sehingga ada salah satu guru kami yang akhirnya tidak lolos sertifikasi karena jamnya
kurang,” kata Agustin yang Senin (16/2) lalu mengikuti sosialisasi sertifikasi guru oleh Disdik.

Dengan aturan bahwa pencapaian 24 jam mengajar bisa ditambah dengan kegiatan ekstra, guru semakin dimudahkan untuk mencapainya. Meski ada juga guru yang tetap belum memebuhi 24 jam mengajar, meski telah menjadi guru ekstra.

Sementara itu, prosedur pemberkasan masih sama dengan syarat sertifikasi guru sebelumnya. Guru harus menyerahkan berkas SK pangkat PNS terakhir, daftar gaji, jadwal mengajar, pembagian tugas mengajar, struktur kurikulum, sertifikat pendidik, rekening, serta surat pernyataan kebenaran data.

“Yang berbeda kali ini ada PKG [Penilaian Kinerja Guru] sumatif. Itu penilaian guru tiap semester. Wajib dicantumkan karena kalau tidak ada nilai nggak bisa diterbitkan SKTP-nya [Surat Keputusan Tunjangan Profesi],” kata Agustin.

Perbedaan lainnya yakni adanya validasi dengan menyertakan soft file pemberkasan. Soft file yang ada akan dibandingkan dengan pemberkasan dalam bentuk hardcopy. Semester ini, ada 40 guru SMAN 6 yang mengajukan sertifikasi namun tiga di antaranya gagal dikarenakan belum memenuhi 24 jam mengajar.

(Sumber : www.solopos.com)

Read More

Besaran Tunjangan Kinerja Daerah PNS DKI Perlu Dipertimbangkan Kembali

 

JAKARTA – Masalah gaji bagi PNS di Provinsi DKI Jakarta yang dinilai ‘wah’ oleh beberapa kalangan, ternyata belum tuntas. Tidak lama setelah menyambangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tanggal 3 Februari 2015 silam, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi melayangkan surat kepada Ahok.

Melalui surat tertanggal 11 Februari 2015, perihal Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu, Yuddy mengingatkan Ahok agar nomenklatur komponen penghasilan PNS Pemprov DKI Jakarta perlu disesuaikan dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meskipun memahami besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan, yakni untuk mengoptimalkan kinerja pegawai serta mencegah prilaku koruptif, namun Menteri Yuddy mengingatkan agar  jangan sampai menimbulkan persepsi ketidakadilan akibat kesenjangan penghasilan dengan PNS di daerah lain dan PNS kementerian/lembaga yang berada di wilayah DKI Jakarta yang potensial menimbulkan dampak sosial. “Karena itu, besaran pemberian TKD perlu dipertimbangkan kembali,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/02).

Sebagai bahan pertimbangan, Yuddy juga menyampaikan daftar besaran tunjangan kinerja pada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian Tunjangan Kinerja (TK) di Kementerian Keuangan menggunakan 27 grade, dengan TK terbesar Rp 46.960.000 dan terendah Rp 2.575.000. Sedangkan di BPK yang menerapkan 17 grade, TK terbesar Rp 41.550.000 dan TK terendah Rp 1.540.000.

Sebagai perbandingan, Pejabat tertinggi DKI Jakarta, yakni Sekretaris Daerah bisa mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan hingga Rp 96 juta per bulan. Sementara pegawai paling rendah (jabatan pelayanan), yang gaji pokoknya sekitar dua jutaan rupiah, take home pay bisa mencapai  Rp9.592.000.

Yuddy juga mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, bahwa hingga saat ini di lingkungan Pemprov DKI Jakarta belum dilakukan validasi terhadap kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan Peraturan Menteri PANRB No. 39/2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Melalui Surat bernomor B/578/M.PANRB/2/2015 itu, Menteri Yuddy minta Ahok agar secepatnya melakukan validasi terhadap kelas jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM.

Yuddy mengungkapkan, dalam pasal 79 UU No. 5/2014 tentang ASN disebutkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak serta menjamin kesejahteraan PNS sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan pasal 80 menyebutkan, selain gaji, PNS juga menerima tunjangan yang terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, serta fasilitas lainnya.

Seperti yang mengemuka dan hangat diperbincangkan, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan pemberian gaji PNS-nya dengan komponen gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja daerah (TKD) statis, tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis, dan tunjangan transportasi (untuk pejabat struktural).

Ketika menyambangi Ahok pada tanggal 3 Februari 2015 silam, kepada wartawan Menteri PANRB antara lain mengatakan, yang perlu dilakukan adalah mencari titik temu, agar terdapat persepsi yang sama. “Kami mau samakan persepsi saja agar sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Karenaitu, Pemprov DKI perlu membuat legal standing, sebagai paying hukum  yang jelas dan alasan yuridisnya,”  imbuh Yuddy.

Ahok ketika itu mengungkapkan, tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis diambilkan dari honorarium yang selama ini diterima oleh PNS, yang kini dihapuskan. Dengan formula yang jelas, dan hitungan-hitungan berdasarkan poin, maka kini semuanya menjadi transparan. Sehingga siapapun yang berkinerja sesuai aturan itu bisa mendapatkan tunjangan yang besar, sementara sebelumnya pendapatan ini hanya diterima oleh pegawai tertentu. (ags/HUMAS MENPANRB)

Sumber :  http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3074-besaran-tunjangan-kinerja-daerah-pns-dki-perlu-dipertimbangkan-kembali

Read More

Komisi VIII Dukung Madrasah Konsisten Kurikulum 2013

 

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Kementerian Agama yang tetap konsisten menerapkan Kurikulum 2013 (K13) pada seluruh Madrasah di Indonesia. Langkah ini dinilai positif karena output dari kurikulum baru tersebut adalah karakter anak didik atau dalam bahasa agama - akhlak.

 "Komisi VIII menyampaikan salut kepada Kemenag yang melampaui Kemendikbud yakni masih konsisten untuk menggunakan K13. Kita tahu K-13 agak sulit tetapi penting karena basicnya dan output K13 itu adalah pendidikan karakter yang dalam bahasa agama itu adalah pendidikan akhlak," kata Ketua Tim Kunker Sodik Mudjahid dalam pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenag di Manado, Sulsel, Senin (23/2/15).

 Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan siapapun yang berjuang untuk pendidikan karakter bangsa patut mendapat apresiasi, walaupun itu sulit. Ia menilai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah yang notabene tokoh muda Anies Baswedan kurang tangguh memperjuangkan hal ini.

 "Komisi VIII sangat menghargai perjuangan siapapun yang berpartisipasi di dalam pembangunan akhlak. Bicara akhlak pilarnya bukan para ustadz, bukan para pendeta tapi pilarnya adalah guru. Mendikbud yang terdahulu berani, sekarang digantikan dengan yang muda ternyata kalah beraninya," tandasnya.

 Sodik yang juga Wakil Ketua Komisi VIII menyebut sejumlah temuan lapangan di daerah menunjukkan ada kepala dinas yang masih ragu-ragu dalam memilih kurikulum yang akan diterapkan bagi perserta didik. Ia berharap jajaran Kanwil Kemenag di Manado tetap teguh dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah. (iw/iky)

 Sumber :   http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9792

Read More

Lomba Menulis Surat Remaja 2015 Berhadiah Total Rp36 Juta

Jakarta, Kemendikbud --- Pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan minat menulis dan membaca generasi bangsa melalui berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahun ini adalah Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2015.

Lomba Menulis Surat Remaja 2015 diperuntukkan bagi remaja berusia maksimal 15 tahun. Lomba ini berlangsung pada 9 Februari hingga 9 Maret 2015. Peserta harus menulis surat sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu “Dunia yang Kamu Inginkan untuk Tumbuh dan Berkembang”.

Surat yang ditulis harus terdiri atas 500 s.d 800 kata. Surat tersebut dapat ditujukan pada teman, keluarga masyarakat di sekitar tempat tinggal, guru, tokoh yang diidolakan, keluarga, pemerintah, organisasi internasional dan lainnya. Bentuk dan teknik penyajian surat juga harus sesuai dengan tata penulisan surat pada umumnya , misalnya pencantuman tempat dan tanggal pengiriman, alamat surat yang dituju, salam pembuka/penutup dan tandatangan pengirim surat.

Kegiatan Lomba Menulis Surat Remaja 2015 ini diselenggarakan oleh Direktorat Pos, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain sebagai ajang kompetisi untuk meningkatkan kreativitas, Lomba Menulis Surat Nasional juga bertujuan untuk memasyarakatkan layanan jasa pos.

Penyelenggaraan lomba ini juga sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam International Letter-Writing Competition for Young People 2015 yang diadakan oleh Universal Postal Union (UPU) atau Perhimpunan Pos Sedunia. Surat terbaik (pemenang pertama) akan diikutsertakan pada International Letter Writing Competition for Young People 2015.

Para pemenang Lomba Menulis Surat Remaja 2015 akan mendapat penghargaan berupa trofi, sertifikat dan kompensasi hak cipta penulisan dalam bentuk tunai dengan perincian Rp17 juta untuk pemenang pertama, Rp10 juta untuk pemenang kedua, dan Rp9 juta untuk pemenang ketiga.

Karya (surat) selambat-lambatnya harus masuk pada 9 Maret 2015 (cap pos), dan dikirimkan ke alamat:

Panitia Lomba Menulis Surat remaja Nasional 2015

Direktorat Pos

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gedung Sapta Pesona, lantai 6

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17

Jakarta 10110.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon 0213835927, telepon selular 082112348144 (Wahyu) dan 081354764282 (M.Fadh), faks : 02138362870, dan email : prangko@postel.go.id. (Desliana Maulipaksi)

Sumber :  http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3840

Read More

VALIDASI NASKAH SOAL UN Bentuk Soal UN adalah Pilihan Ganda

BSNP Jakarta — Salah satu indikator pelaksanan Ujian Nasional (UN) yang kredibel adalah tersedianya soal yang berkualitas. Untuk menghasilkan soal yang berkualitas, proses penyusunannya melibatkan beberapa tahapan yang salah satunya adalah validasi. Puspendik bekerjasama dengan BSNP telah melakukan validasi naskah soal UN pada tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2015 di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan dosen-dosen dari perguruan tinggi untuk berbagai mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Anggota BSNP yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Teuku Ramli Zakaria dan Titi Savitri Prihatiningsih.

Menurut Ramli, komposisi soal UN terdiri atas soal mudah, sedang, dan sulit termasuk soal yang mengukur higher order thinking dari peserta UN serta soal yang kontekstual dengan budaya, sosio-antropologis, dan lingkungan.
“Dengan adanya soal yang bersifat higher order thinking, peserta UN dituntut untuk mampu berpikir secara logis, kritis, dan analitis, sehingga tidak cukup hanya dengan mengandalkan hafalan saja”, ungkap Ramli anggota BSNP yang menjadi Koordinator UN tahun 2015.
Sementara itu, secara terpisah Nizam Kepala Puspendik mengatakan bahwa bentuk UN 2015 adalah pilihan ganda.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk soal UN tahun 2015 adalah pilihan ganda. Jika di media massa ada berita bahwa soal UN berbentuk esai, itu karena kesalahan kutip yang dilakukan oleh wartawan”, ungkap Nizam di tengah-tengah rapat pleno BSNP di Jakarta.
Secara akademis dan metodologis,   bentuk soal pilihan ganda merupakan pilihan yang tepat untuk jenis ujian yang bersifat massive seperti UN yang hasilnya harus diumumkan dalam waktu tertentu. Jika soal UN dalam bentuk esai, sementara hasil UN harus diumumkan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan UN, maka tidak dapat dipastikan proses koreksi akan selesai. Untuk peningkatan mutu pelaksanaan UN kedepan, memang ada pemikiran untuk menggunakan soal UN dalam bentuk esai, selain pilihan ganda. (BS).

Sumber : http://bsnp-indonesia.org/id/?p=1668

Read More

Javanese cuisine : Makanan Khas Jawa di Suriname

 “Bami goreng”

This version of the Indonesian “ Mee goreng” or Malaysian “ Mi goreng” will go down faster with a cold sweet pink Dawet drink (sweet coconut drink), that you can find in every Warung (small restaurant) in Suriname. Bami goreng are noodles fried in cooking oil together with fried onions, garlic, boullion, celery and some other secret spices – that not many like to share- and served hot with chicken and “Sambal” (Javanese pepper).

Dishes served at a Warung are generally: Bami, Nasi, Pitjil, Bakabana, Saoto Soup, Tahu Lontong and Telo. Other dishes are also available but they differ per Warung.

Javanese Pastries

Green small balls made of rice flour, filled with Gula Djawa and topped with grated coconut, is one of the many tempting snacks that you can find at the Sunday market in Paramaribo north or served at a gathering or party. Other popular snacks are bakabana (fried sweet bananas), sate (skewer), loempia (egg roll), Apem (Steamed rice flour pancake), Lapis (Steamed layered cake) and Gulon Gulong (pancake filled with coconut).

A lot of these snacks contain coconut or cassava.

 

Translate

 "Bakmi goreng"

Versi ini dari Indonesia "Mee goreng" atau Malaysia "Mi goreng" akan turun lebih cepat dengan manis merah muda Dawet minuman dingin (minuman kelapa manis), yang dapat Anda temukan di setiap Warung (restoran kecil) di Suriname. Bakmi goreng adalah mie goreng dalam minyak goreng bersama-sama dengan bawang goreng, bawang putih, boullion, seledri dan beberapa rempah-rempah rahasia lainnya - yang tidak banyak suka berbagi-dan disajikan panas dengan ayam dan "Sambal" (lada Jawa).

Hidangan yang disajikan di Warung umumnya: Bakmi, Nasi, Pitjil, Bakabana, Saoto Soup, Tahu Lontong dan Telo. Hidangan lainnya juga tersedia, tetapi mereka berbeda per Warung.

Jawa Pastries

Bola kecil berwarna hijau yang terbuat dari tepung beras, diisi dengan Gula Djawa dan atasnya dengan parutan kelapa, merupakan salah satu dari banyak makanan ringan menggoda yang dapat Anda temukan di pasar minggu di Paramaribo utara atau disajikan di sebuah pertemuan atau pesta. Makanan ringan yang populer lainnya adalah bakabana (goreng pisang manis), sate (tusuk), loempia (egg roll), Apem (Kukus beras tepung pancake), Lapis (Kukus kue berlapis) dan Gulon Gulong (pancake diisi dengan kelapa).

Banyak makanan ringan ini mengandung kelapa atau singkong.

Sumber :  http://www.surinametourism.sr/#!en&discover-suriname&culture

 

Read More

Capres Suriname yang Memiliki Darah Jawa Masih Suka Makan Tempe dan Soto

 KOMPAS.com — Calon presiden Suriname, Raymond Sapoen, mengatakan, ia senang dan mendapatkan inspirasi dari besarnya perhatian warga Indonesia terkait asal-usul dan pencalonannya sebagai presiden.

"Rasanya senang mendengar reaksi dari Indonesia terkait saya… Saya juga senang sekali mengetahui adanya dukungan dari Banyumas," kata Raymond kepada BBC Indonesia.

Mantan menteri perdagangan dan industri ini mencalonkan diri sebagai presiden untuk pemilihan umum pada bulan Mei mendatang dari Partai Pertjaja Luhur.

Raymond mengatakan, ia memiliki silsilah dan ingin melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kemungkinan adanya saudara-saudara di Banyumas.

"Menyadari (kemungkinan) saudara-saudara di Banyumas, saya senang dan mendapatkan inspirasi," kata Raymond kepada wartawan BBC Indonesia, Mohamad Susilo, dalam bahasa Jawa.

Ia juga mengatakan ada sejumlah tradisi Jawa yang masih dilakukan di Suriname, termasuk kuda kepang dan juga wayang kulit.

Raymond—yang menggunakan bahasa Jawa dengan orangtua dan juga anak-anaknya—mengatakan, kesehariannya mungkin tak berbeda jauh dengan orang-orang yang ada di Indonesia.

"Makanannya tetap sama, tempe, tak lain dengan Indonesia, ada ketela, pisang goreng, lapis, bakmi, soto, pecel, tahu. Lidahnya tidak lain, tetap lidah Indonesia," tambah Raymond.

Sumber :  http://internasional.kompas.com/read/2015/02/17/06420061/Capres.Suriname.yang.Memiliki.Darah.Jawa.Masih.Suka.Makan.Tempe.dan.Soto

Read More

Tugas dan Wewenang DPR RI

 Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

• Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

• Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang

• Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I

• Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I

• Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I

• Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama

• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

• Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat

• Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

• Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang

  Sumber :   http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

Read More

Politik Indonesia Menarik Perhatian Jerman

 Perkembangan politik di Indonesia ternyata menarik perhatian masyarakat Jerman. Sistem multipartai, keberadaan parlemen, dan bentuk negara di Indonesia, menjadi topik perbincangan hangat antara Ketua DPR RI dengan Ketua Yayasan Hanns-Seidel, Jerman.

Ketua Hanns-Seidel Foundation, Ursula Mannle, tertarik mempertanyakan komposisi fraksi di DPR yang berjumlah sepuluh fraksi. Sementara di Jerman hanya ada partai pemerintah dan partai oposisi. Demikian salah satu perbincangan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Delegasi Hanns-Seidel di DPR, Senin (16/2). Hanns-Seidel sendiri merupakan yayasan politik milik partai yang kini sedang berkuasa di Jerman.

Hampir semua partai memiliki yayasan sendiri. Anggaran semua yayasan politik itu didapat dari parlemen. Kegiatan yayasan ini lebih banyak di dunia politik. Ia mendanai pendidikan politik bagi kaum muda Jerman yang ingin terjun ke dunia politik. Yayasan ini sudah membangun perwakilan di Indonesia sejak 1993. Namun, delegasi yang ada saat ini baru kali pertama berkunjung ke Indonesia.

Tukar menukar informasi dan pengetahuan seputar dunia politik di kedua negara terus diperbincangkan. Di Jerman, partai penguasa sangat menentukan arah kebijakan negara. Dan partai oposisi menjadi pengeritik kebijakan pemerintah. Sementara di Indonesia, kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut mendampingi Novanto, menyatakan, pihaknya memang berada di luar pemerintahan, tapi selalu mendukung program pemerintah sepanjang kebijakan itu betul-betul pro rakyak. Kritik tetap dilakukan untuk mengontrol dan memberi jalan alternatif.

Sementara Novanto menambahkan, dulu DPR dan pemerintah selalu bertentangan. Tapi kini, perbedaan itu tidak setajam dulu, yang selalu menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri. Hubungan konstruktif antara Pemerintah dan DPR sekarang ditujukan untuk kemajuan rakyat. Mendengar penjelasan Pimpinan DPR tersebut, Delegasi Hanns-Seidel kagum. Dengan sepuluh fraksi yang ada di DPR, stabilitas politik tetap terjamin di Indonesia. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Sumber :  http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9723

Read More

Perlunya Pendampingan Untuk Kawal Dana Desa

 Diperlukan pendampingan dalam mengupayakan pengelolaan dana desa yang akuntabel, professional, dan benar-benar dapat tepat sasaran, sehingga kemandirian desa dapat terwujud. Pasalnya, implementasi dana desa ini memiliki potensi penyalahgunaan yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan pengawasan.

Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi dengan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Selasa (17/02/15).

“Pendampingan itu dari masyarakat lokal atau setempat. Lamanya pendampingan tidak dapat ditentukan. Jika sudah memungkinkan, tidak perlu satu desa satu pendamping. Tapi bisa dipantau dari kecamatan,” kata Yoga.

Ia menambahkan, proses persiapan pendampingan desa akan dilakukan secara prudent dan professional, untuk dapat menugaskan pendamping desa yang diperlukan oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa, serta oleh masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa secara produktif dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam APBN-P 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memperoleh persetujuan alokasi dana pendampingan Dana Desa sebesar Rp 1,4 Triliun yang akan digunakan untuk mengoptimalkan tenaga pendamping desa dari ex-fasilitator PNPM-MPd yang akan ditugaskan di tingkat Kecamatan.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Umum, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Kresnadi Prabowo Mukti menjelaskan, kepala desa harus bisa menghabiskan dana desa sebesar kisaran Rp 1,4 miliar per tahun. Jika kepala desa tak mampu menghabiskan dana desa, maka akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pemotongan jatah dana desa untuk tahun berikutnya.

"Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA,” jelas Kresnadi.

Ditemui usai acara diskusi, Kepala Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN Satyanto Priambodo mengungkapkan tujuan diadakannya diskusi adalah karena isu penting implementasi dana desa. Banyak pihak khawatir terhadap pemanfaatan yang digelontorkan Pemerintah sebesar Rp 20 triliun di tahun 2015 ini.

“Beberapa waktu lalu hal ini menjadi topic yang trending baik di dewan maupun di masyarakat. Kami sering mendapat kunjungan DPRD dari seluruh Indonesia yang menanyakan kekhawatiran para kepala desa atau perangkatnya dalam penggunaan dana desa dari pemerintah,” kata Nanang, panggilan akrab Satyanto.

Menurutnya, kekhawatiran ini harus disikapi oleh pemerintah dengan baik, melalui berbagai aturan yang disiapkan oleh pemerintah, baik itu dari Kementerian Desa maupun Kementerian Keuangan, sehingga dapat mendukung program Nawacita.

“Program Desa Membangun ini mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan budaya dan ekonomi desa itu sendiri, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu target 2000 desa mandiri bisa tercapai. Sehingga tidak ada lagi pelarian tenaga kerja ke kota, dan masyarakat desa dapat membangun desanya dengan fasilitas yang ada,” harap Nanang.

Nanang berharap, diskusi ini dapat memberikan pemahaman baru kepada analis di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, staf ahli, maupun peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. (sf,ss,hi)/foto:iwan armanias/parle/iw.

 Sumber : http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9739

Read More

Menkeu Luncurkan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2

Jakarta, 17/02/2015 Kemenkeu - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meresmikan peluncuran Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik atau Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Acara ini berlangsung di Aula Dhanapala, Jakarta pada Selasa (17/2). Dengan peluncuran Sistem MPN G2 ini, pembayaran pajak, bea dan cukai, dan PNBP dapat dilakukan tanpa batas waktu dan di mana saja.

Dalam sambutannya, Menkeu menjelaskan bahwa angka penerimaan Negara dan hibah yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada APBNP 2015, adalah sebesar Rp1.761,6 triliun. Dengan jumlah yang sangat besar ini, optimisme harus bisa dipupuk agar tumbuh. Pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan sebagai usaha ekstra dalam pencapaian target.

“Terkait hal tersebut, Kemenkeu serius meningkatkan kualitas pembayaran pajak, bea dan cukai, dan PNBP,” kata Menkeu sesaat sebelum peluncuran. Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi kemajuan teknologi informasi. Dengan sistem ini, nantinya masyarakat yang akan membayarkan penerimaan negara dapat melakukan pembayaran melalui  internet banking, mobile banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun mesin Electronic Data Capture (EDC), maupun setor melalui teller bank.

“Pembayaran pajak, bea dan cukai, dan PNBP dapat dilakukan melalui mesin EDC, internet banking, ATM. Tanpa hambatan antrian,” pungkasnya.

 

Sumber : http://kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-luncurkan-sistem-modul-penerimaan-negara-generasi-2

Read More

Pendaftaran SNMPTN 2015 mulai dibuka

Padang (ANTARA News) - Pendaftaran Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015 mulai dibuka hari ini, Rabu (22/1) hingga 8 Maret serentak di seluruh Indonesia.

 

"Pendaftaran PDSS ini merupakan langkah pertama bagi siswa dan sekolah untuk mengikuti SNMPTN 2015 ini," kata Koordinator Humas SNMPTN 2015 Universitas Andalas (Unand) Padang, Syafwardi di Padang, Kamis.

 

Dia menyebutkan, langkah dan tata cara dalam PDSS ini tidak berbeda dengan tahun lalu.

 

Antara lain data nilai siswa yang masuk berdasarkan hasil ujian akhir tiap semester minimal hingga lima semester.

 

Kemudian setiap siswa memiliki "password" masing-masing untuk memasukkan datanya.

 

Password ini katanya, harus menjadi rahasia pribadi sebab akan merugikan diri sendiri.

 

"Selama pengisian PDSS ini pihak perguruan tinggi dalam hal ini Unand melakukan sosialisasi SNMPTN 2015 ini ke Dinas Pendidikan daerah," katanya.

 

Dia menyebutkan, rencananya Unand akan mulai melakukan sosialisasi di Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman Sumatera Barat pada Sabtu (24/1).

 

Sosialisasi ini merupakan yang pertama tahun ini untuk wilayah Sumbar.

 

Sebelum ini katanya, Unand telah melakukan kunjungan ke Provinsi Jambi pada 18 Januari.

 

Ke depan 17 kabupaten/kota di Sumbar serta provinsi Riau dan Sumatera Utara juga akan menjadi lokasi kunjungan sosialisasi tim Unand, ujarnya.

 

"Dalam sosialisasi ini, Unand memberikan pengarahan kepada tim sekolah masing-masing mengenai SNMPTN 2015," kata dia.

 

Tim sekolah ini katanya, terdiri atas Kepala Sekolah dan bagian Informasi masing-masing SMA atau SMK.

 

Selain pengarahan, sekolah juga mendapat kaset CD dan pamflet tentang tata cara SNMPTN 2015 ini, imbuhnya.

 

Dia berharap dengan adanya sosialisasi SNMPTN ini dapat menghindarkan siswa SMA/SMK/MA dari kegagalan masuk perguruan tinggi.

 

 

Editor: Ella Syafputri

 

 

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/475545/pendaftaran-snmptn-2015-mulai-dibuka

Read More

Program Indonesia Pintar Jangkau 19,2 Juta Anak Tahun 2015

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan rapat kerja terbuka dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Agenda rapat kerja kali ini membahas tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan Tahun Anggaran 2015 (RAPBN-P TA 2015) sesuai dengan Nota Keuangan terkait peningkatan cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rapat kerja tersebut dihadiri 28 dari 53 orang anggota dewan Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, beserta jajarannya.

Pada raker ini Kemendikbud mengusulkan peningkatan tambahan anggaran sebesar Rp 7,1 triliyun untuk peningkatan cakupan KIP. Cakupannya, kata dia, diharapkan menjangkau 19,2 juta anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Sebelumnya KIP hanya menjangkau 9,1 juta siswa. Cakupan intervensi dari program Kartu Indonesia Pintar  ini, kata dia, diharapakan bisa menjangkau 25% dari masyarakat atau siswa yang berada di dalam sekolah. Jika menjangkau anak di luar sekolah, kata dia, maka jangkauannya jauh lebih luas.  “Dalam perhitungan kami, insya Allah kita bisa menjangkau anak-anak yang miskin dan rentan miskin,” ujar Mendikbud Anies saat menyampaikan paparan RAPBN-P TA 2015, di gedung Nusantara 1 DPR RI, Kamis (5/2/2015).

Mendikbud menjelaskan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2015 sasaran penerima KIP berjumlah 9,1 juta siswa dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5,32 triliyun. Usulan penambahan kali ini, kata dia, bisa meningkatkan cakupan dari 9,1 juta anak menjadi 19,2 juta anak,  dengan keperluan penambahan anggaran Rp 7,1 triliun.

Mendikbud menyebutkan, dari alokasi yang diusulkan, kata dia, konsentrasinya pada menyelesaikan masalah putus sekolah dan memastikan anak bisa sekolah terutama dari kelompok yang miskin. “Dengan Program Indonesia Pintar, maka fondasi di 2015 untuk mengurangi anak-anak putus sekolah itu bisa kita lakukan,” ucapnya.

Mendikbud mengatakan, potensi terbesar dari anak putus sekolah adalah terputus ketika melewati satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya. Berdasarkan data, kata dia, potensi putus sekolah paling tinggi adalah mereka yang kuantil keluarganya rendah. Mereka yang cukup makmur, kata dia, potensi putus sekolahnya ada tetapi tidak sebesar mereka yang kondisinya miskin dan rentan miskin. “Harapannya kita bisa menyelamatkan anak-anak Indonesia dari masalah putus sekolah,” katanya.

Pada rapat kerja tersebut, Komisi X DPR RI menerima paparan Kemendikbud RI terkait alokasi tambahan anggaran dalam RAPBN-P TA 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua belah pihak sepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kemudian hari untuk melakukan pendalaman terkait usulan tersebut. RDP tersebut akan dilakukan setelah ada sinkronisasi anggaran dari Badan Anggaran DPR RI. Dalam RDP mendatang akan membahas beberapa poin, diantaranya tentang merincikan batasan usia sasaran PIP, merincikan batasan jenis lembaga yang dapat memberlakukan PIP, dan permasalahan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sarana prasarana pendidikan.

 Sumber :  http://www.indonesia.go.id/in/pendidikan

Read More

DPR-Pemerintah sepekati pilkada serentak mulai Desember 2015

Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan dalam beberapa gelombang mulai Desember 2015.

"Kesepakatan tersebut dicapai pada pembahasan RUU Pilkada pada Senin (16/2). RUU Pilkada dijadwalkan akan dibawa ke rapat paripurna Selasa hari ini untuk disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, di Jakarta, Selasa.

Lukman Edy menjelaskan, pelaksanaan pilkada secara serentak akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai pilkada serentak secara nasional pada 2027.
Pillkada serentak untuk gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semeser pertama 2016.

Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.

Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018 , untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.

Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015.

sumber: http://www.antaranews.com/berita/480456/dpr-pemerintah-sepekati-pilkada-serentak-mulai-desember-2015

Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017.

Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2013 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Kemudian, dapat dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027.

Lukman menambahkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur akan diangkat penjabat gubernur (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon satu. 

Sedangkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota akan diangkat penjabat bupati dan walikota (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon dua.

Read More

Aspirasi Siswa tentang UN Disampaikan Lewat Diskusi

Jakarta, Kemendikbud --- Perubahan fungsi ujian nasional (UN) yang tidak lagi sebagai penentu kelulusan mendapat respons beragam dari peserta didik. Tingkat pemahaman para peserta didik terhadap fungsi UN tahun inipun beragam. 

Sebelum fungsi penentu kelulusan dihapus, peserta didik menganggap UN adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sabtu (14/02/2015) ini, 40 siswa-siswi kelas tiga SMP, SMA dan SMK di Jakarta ini saling berbagi dan menyampaikan aspirasinya. 

Diskusi yang dibuka oleh plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas Ari Santoso tersebut berbentuk forum diskusi terarah. 40 peserta didik ini dibagi menjadi enam kelompok yang terdiri atas enam atau tujuh orang. Mereka mendikusikan berbagai hal yang menyangkut UN. Mulai dari pengertian UN, pengalaman mengikuti UN, hingga manfaat UN.

Setelah diskusi sesi pertama yang berlangsung selama 20 menit, perwakilan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Menurut salah satu kelompok, UN adalah hal yang menegangkan. Hal ini dikarenakan mengikuti UN adalah suatu keharusan atau kewajiban. Dari UN yang pernah diikuti, para peserta diskusi ini memiliki pengalaman beragam. Mulai dari pengawas yang lengah sehingga mereka bisa berbuat curang hingga ketahuan menyontek saat UN. 

Dari sisi manfaat, sebagian besar peserta menganggap UN adalah tolok ukur kemampuan siswa. Selain itu, UN juga berfungsi sebagai bahan evaluasi pembelajaran bagi guru, sekolah, juga pemerintah. "Dengan UN, dapat terlihat indikator nilai secara nasional," tuturnya.

Dan setelah perwakilan dari enam kelompok tersebut presentasi, Suprananto, narasumber dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud menjelaskan beberapa hal perubahan dalam UN tahun ini. "Jadi ada tiga hal yang berubah, yaitu tidak lagi menentukan kelulusan, SKHUN yang lebih deskriptif, dan ada sekolah yang menjadi percontohan untuk UN online," kata Suprananto.

Suprananto menyebutkan, untuk UN online atau yang menggunakan komputer, tahun ini akan melibatkan 500-700 sekolah. Seleksi terhadap sekolah-sekolah tersebut akan dilaksanakan minggu depan.

Usai mendengarkan paparan narasumber, para peserta didik ini kembali berdiskusi membahas persiapan apa saja yang dilakukan dalam menghadapi UN, peranan orang tua, guru dan sekolah bagi siswa yang menjalankan UN, dan pendapatnya tentang perubahan UN. 

Kelompok 2 adalah kelompok yang pertama melakukan presentasi. Kelompok ini melihat dukungan orang tua dan guru semestinya lebih kepada dukungan moral agar mereka siap menghadapi UN. 

Selain itu, guru juga diharapkan dapat memberi pendalaman materi agar peserta didik bisa lebih paham terhadap materi yang diajarkan. Dan yang paling penting, kata dia, kesiapan diri sendiri dalam melaksanakan ujian. "Jangan sampai karena UN tidak lagi menentukan kelulusan malah mengendurkan semangat," katanya. 

Dari sisi perubahan UN, hampir semua siswa setuju bahwa UN tidak lagi jadi penentu kelulusan. Hanya saja untuk UN online mereka mengkhawatirkan hal-hal teknis yang bisa mengganggu saat ujian berlangsung. Menjawab kekhawatiran tersebut, Suprananto mengatakan, sistem yang dibuat untuk UN online ini telah dirancang sedemikan rupa. "Dalam merancang sistem ini kita menggandeng para hacker untuk ikut menguji ketahanan sistem, jadi semoga bisa diminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut," katanya.

Selamat Ujian! (Aline Rogeleonick)

Sumber :  http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3825

Read More

Komisi X DPR RI Optimis KIP Berhasil

 Jakarta, Kemendikbud --- Anggota Komisi X DPR RI optimis dan menyampaikan dukungan terhadap keberhasilan pengimplementasian Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta segala program lain yang menjadi tujuan program pendidikan dan kebudayaan. Anggota Komisi X menyarankan untuk melakukan validasi data sambil program terus berjalan.

Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menuai apresiasi dari para anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Apresiasi tersebut diberikan atas respon cepat Kemendikbud dalam menyampaikan laporan tindak lanjut RDP sebelumnya.  

“Alhamdullilah pada malam hari ini kita ingin melaporkan hasil tindaklanjut terhadap Rapat Dengar Pendapat yang berakhir pada hari Rabu 11 Februari 2015,” ucap Mendikbud saat mengawali paparan untuk menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan tahun anggaran 2015 pada Rapat Kerja (raker) Kemendikbud bersama Komisi X DPR RI, di gedung Nusantara I, Kantor DPR RI, Jakarta, Kamis (12/02/2015)..

Laporan tindaklanjut tersebut dipandang oleh Komisi X DPR RI merupakan respon cepat dari Kemendikbud karena dapat dilaksanakan dalam satu hari. Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Mendikbud dapat membaca secara utuh keinginan dari para anggota untuk pemanfaatan relokasi anggaran atau RAPBN Perubahan tahun 2015. Selain itu hasil RDP langsung ditindaklanjuti dalam forum rapat kerja yang dilaksanakan satu hari kemudian. Penyajian paparan yang disampaikan Mendikbud pun diapresiasi karena cukup jelas.

Mendikbud  menyampaikan penghargaan atas apresiasi dan saran tersebut. “Saya sampaikan terima kasih atas segala saran yang disampaikan Komisi X DPR RI. Saya berharap program pendidikan dan kebudayaan dapat dijalankannya bersama-sama untuk kemajuan bangsa,” kata Mendikbud. (Seno Hartono)

Read More

SKEMA ALUR PADAMU NEGERI SEMESTER 2 TP.2014/2015

Kepada PTK se-Indonesia yth.
Sebagai persiapan, kami sampaikan informasi awal perihal rencana skema alur Padamu Negeri (terlampir) untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dijadwalkan mulai 1 Februari 2015 s/d 30 Juni 2015. Hal yang baru di Padamu Negeri mulai tahun ini, antara lain :

1. Proses VerVal NRG bagi Guru yang telah memiliki Sertifikasi Guru.
2. Unggah berkas pindai (scan) Dokumen Piagam Sertifikasi Guru
3. Pengisian Jadwal Mengajar Guru baik basis mapel KTSP atau K13
4. Ajuan Keaktifan Kolektif PTK oleh Kepala Sekolah

Berkenaan dengan hal tersebut kami himbau untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait, seperti:

1. Jadwal Mingguan setiap Kelas pada Semester 2 TP. 2014/2015
2. Piagam Sertifikasi Guru (Asli dan Copy) bagi yang telah bersertifikasi.

Catatan :

• Untuk prosedur PKG periode semester 2 masih sama dengan yang semester 1 lalu dengan syarat PTK (Guru) dapat di PKG oleh Kepala Sekolah apabila telah dinyatakan aktif (Cetak Kartu Digital Semester 2) sesuai alur.
• Surat Edaran resmi dari BPSDMPK PMP Kemdikbud sedang disiapkan dan segera didistribusikan ke sekolah-sekolah melalui LPMP dan Dinas Pendidikan serta Pendma/Mapenda Kab/Kota.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan saat ini. Semoga banyak memberi manfaat.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,
Admin Pusat
BPSMDPK PMP Kemdikbud

Sumber :  http://blog.siap-online.com/2015/01/skema-alur-padamu-negeri-semester-2-tp-20142015.html

Read More

INFO TERBARU PADAMU NEGERI 2015

Padamu Negeri Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015

Berikut disampaikan informasi perihal mekanisme proses dan prosedur terbaru di Layanan PADAMU NEGERI periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 mulai 1 Februari 2015 s.d 30 Juni 2015.

1. Pemutakhiran riwayat mengajar tidak perlu di entri pengakuan manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan meng-update riwayat mengajar baik di sekolah induk atau non induk secara otomatis ke setiap portofolio guru sesuai dengan isian jadwal kegiatan belajar mengajar mingguan pada semester aktif yang di entri oleh petugas admin/operator sekolah.Catatan : harap disiapkan dokumen penjadwalan mingguan pembelajaran di setiap kelas pada semester 2 TP. 2014/2015 yang telah berlaku di sekolah saat ini sebagai dasar entri ke sistem Padamu Negeri).

2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi sertifikasi guru termasuk NRG dan penerbitan NRG baru bagi yang telah lulus sertifikasi namun belum memiliki NRG.Catatan : bagi setiap guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik, harap disiapkan dokumen-dokumen berikut: piagam sertifikasi guru, sk perubahan kode mapel (bila ada perubahan) dan ijazah pendidikan terakhir.

3. Pemutakhiran riwayat diklat lainnya yang diselenggarakan oleh BSPDMPK PMP Kemdikbud tidak perlu dientri manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan meng-update riwayat diklat dimaksud otomatis ke setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem diklat yang terintegrasi dengan Padamu Negeri, seperti: ProDEP, Diklat Interaksi Online, Diklat K-13, dst.

4. Proses keaktifan PTK dalam satu sekolah dilakukan secara kolektif berdasarkan ajuan dari Kepala Sekolah ke Dinas. Namun untuk cetak Kartu Digital setiap semester tetap dilakukan mandiri oleh setiap PTK.Catatan : Ajuan kolektif tersebut sekaligus sebagai laporan resmi rekap beban kerja PTK aktif di sekolah ke Dinas setempat.

 

Informasi awal rencana periode 2015/2016

1. Interkoneksi dengan Sistem Adminduk Kemdagri untuk otomasi update biodata PTK berdasarkan NIK, mencakup: Nama, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Data Kartu Keluarga,

2. Pemutakhiran riwayat sertifikasi guru tidak perlu di entri manual lagi. Sistem Padamu akan mengupdate secara otomatis ke setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem sertifikasi guru yang dikelola LPTK, DIKTI dan PUSBANGPRODIK dan terintegrasi dengan Padamu Negeri.

3. Digitalisasi Arsip Dokumen Ijazah Pendidikan PTK. Semua ijazah pendidikan PTK dari mulai TK hingga Sarjana di pindah (scan) dan diunggah ke sistem Padamu Negeri sebagai arsip digital resmi untuk mengurangi pemberkasan manual sekaligus sebagai pencadangan (backup) melindungi keamanan dari dokumen ijazah-ijazah personal PTK.

4. Pelaporan SKP dan PPK secara Online khusus PTK PNS interkoneksi dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

5. Distribusi hak akses admin/operator tingkat UPTD yang melayani sekolah-sekolah dan para PTKnya sesuai wilayah kecamatan masing-masing.

Sumber :  http://blog.siap-online.com/2015/01/terbaru-di-padamu-negeri-2015.html

 

Read More

Jadwal Rilis Fitur/Modul PADAMU NEGERI bulan Februari 2015

Kepada Pengguna Yth.

Sesuai dengan agenda kegiatan PADAMU NEGERI Periode Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dijadwalkan mulai 1 Februari 2015 hingga 30 Juni 2015. Berikut kami sampaikan jadwal rilis fitur/modul selama bulan Februari 2015.

Khusus untuk pengelolaan jadwal pengajaran kelas dapat mulai dipelajari panduannya di Bantuan SIAP Online

Jadwal rilis lengkapnya sebagai berikut :

1. Rilis 2 Februari 2015
   

   • Pengelolaan Jadwal Pengajaran Kelas

   • Kuisoner Literasi TI bagi Guru

   • Ajuan NUPTK Baru (S06)

   • Registrasi PTK Baru (A05/A06)

2. Rilis 9 Februari 2015
   

   • Pemutakhiran profil sekolah

   • Pemutakhiran sekolah wilayah 3T

   • Pemutakhiran status sekolah inti/gugus KKG/MGMP

   • Pemutakhiran status sekolah inklusi

   • Pemutakhiran koordinat lokasi sekolah

3. Rilis 16 Februari 2015
   

   • Registrasi Ulang Sertifikasi Guru

   • Verval NRG

   • Rekonsiliasi NPSN PDSP

   • EDS Lanjutan

   • PKG Lanjutan

4. Rilis 23 Februari 2015
   

   • Ajuan Keaktifan Kolektif oleh Kepala Sekolah

   • Kuisoner Literasi TI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas

   • Cetak Kartu Digital PTK Semester Genap TP. 2014/2015

Semoga banyak memberi manfaat.

 

Sumber :  http://blog.siap-online.com/2015/02/jadwal-rilis-fiturmodul-padamu-negeri-bulan-februari-2015.html

Read More

Membetoni Laut: Tanggul Raksasa di Seluruh Dunia

Jakarta berambisi membangun tembok raksasa untuk melindungi wilayah utara dari abrasi dari banjir air laut yang melanda secara rutin. Hal serupa pernah dibuat di Belanda, Jepang dan kini juga Venesia.

Giant Sea Wall Jakarta

Digagas pada pemerintahan bekas Gubernur DKI, Fauzi Bowo, proyek tanggul raksasa di pantai Jakarta ini akan membentang sepanjang 32 kilometer dari Tangerang hingga Tanjung Priok. Tembok beton itu terdiri atas 17 pulau buatan yang membentuk lambang negara, Garuda. Giant Sea Wall Jakarta menelan biaya 600 Trilyun Rupiah dan akan rampung tahun 2030 mendatang.

Ancaman dari Utara

Beberapa faktor mendorong pemerintah membangun tanggul raksasa di teluk Jakarta. Selain gelombang tsunami, tembok beton itu juga dibuat untuk mencegah abrasi pantai dan banjir rob yang rutin melanda. Saat ini permukaan tanah di beberapa wilayah di utara Jakarta terus menurun. Proyek Giant Sea Wall mendulang kritik karena dampak lingkungan yang tidak tuntas dikaji.

Banjir Melanda

Selain Giant Sea Wall, pemerintah kota Jakarta juga menggalakkan penanaman pohon bakau di bibir pantai untuk menghadang abrasi dan banjir rob. Namun tidak jelas seberapa ampuh proyek tersebut mampu mengurangi risiko banjir di Jakarta. Terlebih, kritikus menilai, biaya pembangunan sebesar 600 trilyun Rupiah lebih baik digunakan untuk melindungi wilayah lain yang lebih terancam oleh bencana.

Berkiblat ke Negeri di Bawah Laut

Belanda adalah ahlinya mengendalikan laut. Negeri kecil di jantung Eropa ini membangun tanggul raksasa di wilayah pesisir untuk melindungi provinsi Zeeland dari terjangan air. Oleh American Society of Civil Engineers, tembok bernama Deltawerke ini mendapat gelar keajaiban dunia di abad modern.

 

Gerbang Bergerak buat Venesia

Proyek MOSE mengusung solusi yang sedikit berbeda untuk melindungi Venesia dari terjangan air. Kota yang dipenuhi bangunan bersejarah di timur laut Italia ini membangun gerbang bergerak yang bisa ditidurkan ketika air surut. Secara keseluruhan proyek MOSE membangun 78 gerbang air yang sanggup menahan kenaikan permukaan air sebanyak 60 sentimeter.

 

Tembok Jepang

Jepang adalah negara yang tergolong kenyang dilanda bencana. Tsunami bukan hal asing bagi penduduk negeri sakura itu. Terlebih badai mengintai setiap saat. Sebab itu pemerintah Jepang membetoni 43 persen dari garis pantainya yang sepanjang 29.751 kilometer.

 

Beton Pelindung London

Lain ceritanya di ibukota Inggris, London. Kota yang dibelah oleh sungai Thames ini berulangkali dilanda banjir akibat permukaan sungai yang meluap. Sebab itu pemerintah membangun tanggul raksasa yang bernama Thames Barrier. Tanggul sepanjang 560 meter ini cuma membutuhkan waktu 15 menit untuk menutup gerbang air dalam situasi darurat.

Sumber :  http://www.dw.de/membetoni-laut-tanggul-raksasa-di-seluruh-dunia/g-18069229

Read More

Soal Budi Gunawan, Politikus PDIP Bilang 'Sakitnya Tuh di Sini"

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa mengatakan bahwa saat ini PDI-P serba salah dalam menanggapi polemik mengenai pelantikan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Menurut dia, apa pun yang diputuskan PDI-P saat ini akan dipandang salah oleh publik setelah masalah pencalonan Budi Gunawan sudah menjadi bola liar. "PDI-P saya katakan nyeri, sakitnya tuh di sini. Apa yang dikatakan PDI-P salah saja sekarang. Saat ini apa pun yang dilakukan PDIP tetap salah," kata Dwi Ria dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Kendati demikian, Ria menegaskan bahwa PDI-P konsisten dengan keputusan awal mereka, yakni mendukung pencalonan Budi Gunawan meskipun Presiden Joko Widodo belakangan ini dikabarkan membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Ria juga mengatakan bahwa komunikasi PDI-P dengan Presiden Jokowi terus berjalan. Ia menepis adanya anggapan yang menilai PDI-P bakal menarik dukungannya dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla jika Jokowi tidak melantik Budi Gunawan.

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan bahwa PDI-P menyerahkan kepada Presiden keputusan mengenai kemungkinan melantik Budi atau tidak. Namun sebagai partai pendukung, PDI-P mengingatkan presiden untuk tidak melanggar undang-udang dalam mengambil keputusan.

"Memang keputusan di tangan presiden. Kalau presiden mau putuskan A dan siap dipertanggungjawabkan, ya tidak mungkin kita nangis-nangis di lantai kecuali sudah kita ingatkan sebagai pendukung presisden kita ingatkan hal-lah tadi, ada tataran moral, tataran HAM, memang perlu diperhitungkan tataran politik tapi konstitusi harus ditegakkan," kata dia.

Ria pun mengingatkan adanya risiko bagi Jokowi jika melanggar undang-undang dalam mengambil keputusan. "Kalau dilanggar sedikit saja, peluangnya macam-macam, interpelasi lah, dan suara-suara mengaung di DPR," sambung dia.

Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan keputusan pada pekan ini menyangkut status Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya sebagai Kapolri karena menjadi tersangka di KPK.

Presiden sudah mendapat berbagai pertimbangan dari tim independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. [Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan).

Presiden juga mempertimbangkan hasil pertemuannya dengan pimpinan partai koalisi yang berlangsung di Solo, Jumat (13/2/2015). Di sisi lain, Komjen Budi Gunawan juga sudah melontarkan penolakannya untuk mundur sebagaimana yang diminta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Saat ini, Budi tengah menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. (Baca: Hari Ini, Jokowi Akan Bertemu Elite KIH Bahas Budi Gunawan di Solo).

Sumber :  http://nasional.kompas.com/read/2015/02/14/10495761/Soal.Budi.Gunawan.Politikus.PDIP.Bilang.Sakitnya.Tuh.di.Sini.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Read More

Lagi, Siswa Madrasah Ukir Prestasi Internasional

Johor (Pendis) - Siswa madrasah kembali mengukir prestasi internasional. Tim robotik MTsN Pamulang, Tangerang Selatan menggondol sejumlah medali dan penghargaan pada International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) yang digelar di Johor Malaysia, 23-26 Desember 2014.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Institut Teknologi Surabaya dengan Maktab Rendah Sain Mara (MRSM) yakni sekolah unggulan di Johor Baru Malaysia. Lomba ini diikuti sekolah-sekolah dari negara-negara Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Mesir, dan Malaysia.

Suhardi, Kepala MTsN Pamulang memaparkan bahwa madrasahnya mengirimkan sebanyak delapan siswa yang terbagi ke dalam beberapa tim. Dalam IISRO 2014 ini, Tim MTsN Pamulang mendapatkan:

1. Medali Emas kategori Aerial Robot diraih oleh tim Respati dan Fachri.

2. Dua Medali perak dari ketegori Aerial diraih oleh tim Gelantung Wafi dan Sura Famdhi Kategori Line Tracer diraih oleh tim Gelantung Wafi dan Daffa Maheswara.

3. Medali perunggu kategori Low Cost Robot diraih oleh Tajul Bintang dan Fachri.

4. Dua Special Award (Harapan III) kategori Aerial diraih oleh 2 tim, yaitu tim Tajul Bintang-Selo Bayu dan tim Emil Faiz-Daffa Maheswara.

"Kriteria lomba ini kreativitas, inovasi, orisinalitas ide, fungsi praktis, dan kemungkinannya untuk bisa diterapkan di masa depan. Selain itu, dalam beberapa kategori penilaiannya juga didasarkan pada kecepatan dan rendahnya biaya," jelas Suhardi, Minggu (28/12).

"Tentu saja untuk mendapatkan prestasi ini, bakat siswa-siswi MTsN Pamulang di bidang robotik diwadahi dalam ekskul robotik yang dibentuk kurang lebih satu tahun yang lalu. Pembinaannya dilakukan seminggu sekali setiap hari Sabtu. Menjelang lomba selama kurang lebih satu bulan mereka dibina secara intensif. Mereka juga diikutkan pada lomba-lomba tingkat provinsi maupun nasional. Alhamdulilah sebelum berangkat ke Malaysia anak-anak meraih juara 1 lomba robotik tingkat nasional yang diadakan di Alam Sutera Serpong untuk tingkat SMP/MTs," terang Kepala MTsN Pamulang dengan gembira.

Sumber  :   http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7090#.VN7KOC7Xzcs

Read More

Lewat Pendidikan dan Film, Korupsi Diharapkan Jadi Sejarah

Jakarta, Kemendikbud --- Maraknya pembuatan film sejarah di tanah air saat ini menarik perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Ada harapan khusus bagi Menteri Anies terhadap perkembangan film sejarah ini.

"VOC tumbuh besar dan meninggalkan warisan yang sampai hari ini masih kita rasakan dampaknya, yaitu korupsi," katanya saat membuka seminar sehari Bedah Sejarah VOC 1602 di Batavia, yang juga menjadi bagian dalam pembuatan film Batavia 1629 oleh rumah produksi Purwaka Film di Kantor Kemendikbud, Rabu (11/02/2015).

Menteri Anies mengatakan, Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan singkatan VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia. Perusahaan yang masuk ke Indonesia sejak 1602-1800 ini bangkrut karena kuatnya korupsi di dalam sistemnya.

Mendikbud mengatakan, dalam beberapa konferensi dunia Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan tindak korupsi terbesar. Namun demikian ia menyampaikan dalam forum tersebut bahwa Indonesia tidak memulai praktik tersebut, melainkan mewarisinya dari penjajah. "Tapi sayangnya kita mengembangbiakkannya lebih kreatif dan lebih besar lagi," katanya.

Dan melalui visualisasi sejarah lewat film seperti yang akan ditampilkan di film Batavia 1629 ini, Mendikbud berharap agar pesan perjuangan dan pesan ketangguhan harus kuat. Pesan tersebut, kata dia, muncul bukan dari gaya yang kasar melainkan muncul secara halus agar dapat diterima dengan baik tanpa terkesan mengajari penonton. “Jika untuk Belanda keberadaan VOC adalah sejarah korupsi, saya berharap korupsi nanti juga bagian dari sejarah kita,” katanya.

Ia menambahkan, untuk memperoleh film yang berkualitas sangat penting untuk menyelaraskan institusi pengelola perdagangan dan pengelola pendidikan. Yang sering terjadi, kata dia, kepentingan usaha berseberangan dengan kepentingan nasional. “Saya rasa, ini suatu contoh dimana kepentingan usaha sejalan dengan kepentingan nasional terutama dalam aspek kesadaran berbangsa Indonesia,” katanya. (Aline Rogeleonick)

 Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3816

Read More

Cara Dapat KIP Tambahan

Jakarta, Kemendikbud --- Pada awal November 2014, Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu menerima dana tunai dari pemerintah secara reguler.

Untuk tahap awal, KIP diberikan bersamaan dengan pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan SIM Card(kartu ponsel) yang berisi uang elektronik bagi 1 juta keluarga penerima KKS di 19 kabupaten/kota.

Penerima KIP adalah anak usia sekolah dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau KKS. Mereka berasal dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Karena pembagian KIP dilakukan secara bertahap, maka belum semua penerima KKS mendapatkan KIP.

Agar dapat KIP, keluarga penerima KKS membawa KKS dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari RT/RW/Lurah/Kepala Desa yang menyatakan anak adalah anggota keluarga KKS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah/terdaftar.

Sekolah/Madrasah kemudian mencatat informasi tentang anak tersebut ke dalam daftar calon penerima KIP dan mengirimkan formulir ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lalu mengirimkan rekapitulasi calon penerima KIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama. Khusus sekolah di bawah naungan Kemendikbud, operator sekolah wajib memasukkan informasi siswa ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Setelah menerima rekapitulasi calon penerima KIP, Kemendikbud/Kemenag akan mencetak dan mengirimkan KIP tambahan ke alamat sekolah atau rumah tangga.

Bagi keluarga penerima KPS yang telah menjadi penerima BSM, masih dapat menggunakan KPS dengan cara membawa KPS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah untuk didaftarkan sebagai penerima KIP.

Jika masyarakat ingin bertanya atau mengadu seputar PIP, Kemendikbud membuka Unit Pengaduan PIP, bisa diakses melalui laman http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id dan pesan layanan singkat (Short Message Service—SMS) 0856691616099 (Billy Antoro)

Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3822

Read More

RAPBN Perubahan Kemendikbud Tahun Anggaran 2015 Disetujui

Jakarta, Kemendikbud --- Rapat Kerja (raker) Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dilaksanakan di gedung Nusantara I, Kantor DPR RI, Jakarta, Kamis (12/02/2015), yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, dan Ketua Komisi X DPR RI  Teuku Riefky Harsya, serta 40 orang anggota Komisi X DPR RI dan para pejabat eselon satu dan dua dilingkungan Kemendikbud, menghasilkan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan tahun anggaran 2015.

“Dengan demikian atas kesepakatan dari Mendikbud dan para anggota, RKAKL Perubahan tahun 2015 kita sepakati,” kata Teuku sembari mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya RKAKL Perubahan Kemendikbud tahun 2015.   Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (RKAKL) perubahan tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Mendikbud dan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, serta Ketua dan Wakil ketua Komisi X DPR RI.

Dengan demikian RAPBN Perubahan tahun anggaran 2015 Kemendikbud adalah sebesar Rp52 triliun. “Alokasi anggaran unit utama sebagaimana yang disampaikan pada rapat sebelumnya dan juga usulan program serta pagu baru sudah menjadi bahan pertimbangan kami,” tutur Mendikbud sebelumnya saat rapat dengar pendapat, Rabu (11/02/2015).

Terkait dengan tambahan anggaran untuk Program Indonesia Pintar, Mendikbud dan Komisi X DPR RI sepakat untuk memfokuskan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015 pada siswa sekolah sebanyak 14,3 juta siswa. Selain itu juga disepakati KIP untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah sebanyak 3,6 juta anak.

Selanjutnya, Mendikbud dan Komisi X DPR RI juga sepakat bahwa sisa anggaran akibat penyesuaian sasaran KIP, anggaran pemanfaatan penghematan perjalanan dinas, dan sisa anggaran implementasi Kurikulum 2013 akibat tidak diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2015 akan direalokasikan untuk program peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan program pengembangan budaya.

Di penghujung raker Mendikbud menyampaikan apresiasi atas saran yang disampaikan Komisi X DPR RI atas  RAPBN Perubahan tahun anggaran 2015. Mendikbud berharap program pendidikan dan kebudayaan dapat dijalankannya bersama-sama. Hal ini tiada lain untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. “Beberapa minggu ini sudah menjadi minggu yang sangat produktif  bagi Kemendikbud dan Komisi X. Insya Allah ini akan menjadi awal yang baik bagi kemajuan pendidikan dan kebudayaan,” ucap Mendikbud. (Seno Hartono)  

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3823

Read More