Rapat koordinasi nasional Forum Honorer K2 Indonesia yang berlangsung di Palembang sejak 15 sampai 16 Januari menghasilkan beberapa keputusan.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) yang berlangsung di Palembang sejak 15 sampai 16 Januari menghasilkan beberapa keputusan.

Salah satu keputusannya adalah menuntut pemerintah segera menerbitkan payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, bulan ini juga. Jika tidak, honorer K2 akan melakukan aksi demo lagi.

"Kami sudah pada keputusan bulat untuk melakukan aksi unjuk rasa kembali bila beberapa tuntutan kami tidak dipenuhi," tegas Sekretaris FHK2I Deny Agung Setiawan kepada JPNN, Sabtu (16/1).

Dia menyebutkan, dari hasil rakornas, tenggat waktu yang diberikan kepada pemerintah adalah Januari. Bila lewat, aksi besar-besaran terpaksa dilakukan.

"Kenapa pemerintah terus menggantungkan nasib kami. Tidak ada kejelasan diangkat atau diberhentikan, setiap tahun kami berharap dan terus berharap sampai usia kami pun menua," tuturnya.

Ditambahkan Ketua Tim Investigasi Riyanto Agung Subekti alias Itong, honorer K2 tidak mau dibujuk-bujuk dan dibodohi lagi. Namun sebelum melakukan unjuk rasa, hasil rakornas tersebut akan dikirimkan kepada Presiden, MenPAN-RB, dan Komisi II DPR RI. 

"Kami akan melihat reaksi pemerintah dan DPRM kalau hasil rekomendasi ini tidak ada follow up-nya, ya apa boleh buat, kami demo saja," seru guru honorer di Banyuwangi ini. 

sumber : JPNN

Read More

Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.

 

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Tanpa payung hukum, pengangkatan honorer K2 jadi CPNS hanya jadi mimpi.

"Salah satu fokus pembahasan kami dalam Rakornas 15-16 Januari di Palembang nanti adalah tuntutan penerbitan payung hukum. Kami minta segera diterbitkan bulan ini," tegas Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Senin (11/1).

Kenapa bulan ini? Dia mengatakan, karena pemerintah sudah menjanjikan akan menuntaskannya secara bertahap hingga 2019. Jadi masuk akal bila honorer K2 menuntut payung hukumnya diterbitkan Januari.

Terkait masalah anggaran, menurut Itong, pihaknya bisa menerima bila dianggarkan pada 2017 mendatang. Hanya saja yang paling mendesak adalah payung hukumnya.

"Kalau anggaran tidak masalah jika dianggarkan 2017. Tapi payung hukum harus tahun ini, bulan ini juga," serunya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Pendaftaran Tamtama PK TNI AD 2016/2017

TNI AD atau TNI Angkatan Darat atau Tentara Nasional Indoesia Angkatan Darat adalah angkatan perang Indonesia yang bertugas menjaga keamanan wilayah Indonesia di bagian darat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

TNI AD harus memiliki jumlah personel yang banyak untuk menjaga keamanan diwilayah darat Indonesia. Dengan banyaknya personel tersebut semoga wilayah Indonesia tercinta ini aman dari segala yang membahayakan Negara.

Untuk menambah kebutuhan jumlah personel, maka TNI membuka penerimaan anggota baru untuk mengisi posisi sebagai Perwira Prajurit Karier, Bintara Prajurit Karier, dan Tamtama Prajurit Karier. Penjelasan mengenai Perwira Prajurit Karier dan Bintara Prajurit Karier untuk TNI AD telah dibahas pada artikel kami lainnya. Silahkan klik link aktif tersebut untuk membacanya. Pada artikel ini yang dibahas adalah Tamtama Prajurit Karier TNI AD.

Penerimaan Calon Tamtama (Catam) dibuka untuk lulusan minimal SMP / Tsanawiyah / Setara. Bagi anda yang memenuhi kualifikasi tersebut serta memenuhi persyaratan lainnya, silahkan daftarkan diri anda sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya anda memperhatikan persyaratan pendaftaran berikut ini.

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia, Laki-laki dan bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
4. Umur minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan
5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkaca mata.
6. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri (dilengkapi saat calon mengikuti pemeriksaan Psikologi).

Persyaratan Lainnya

1. Lulusan minimal SMP / Tsanawiyah atau yang setara baik negeri atau swasta yang disamakan / terakreditasi.
2. Belum pernah menikah dan sanggup tidak meniah selama dalam pendidikan pertama dan 2 tahun setelah diangkat menjadi prajurit.
3. Memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm serta memiliki berat badan ideal
4. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun.
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Harus ada surat persetujuan dari orang tua/wali. Bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu : Bapak tiri/Kakak/Paman/Bibi dengan meneliti KTP orang tua/wali (sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003). Surat persetujuan orang tua yang menggunakan perwalian dapat ditetapkan oleh kecamatan setempat.
7. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi.: Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Wawancara, Psikologi.

Persyaratan Tambahan

1. Harus ada surat persetujuan orang tua atau wali. Orang tua atau wali selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerima.
2. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud.
3. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
4. Bagi yang sudah bekerja :
• Melampirkan surat persetujuan / ijin dari kepala dinas / jawatan / Instansi yang bersangkutan.
• Bersedia diberhentikan dari status pegawai, bila diterima menjadi Tamtama PK TNI AD.
5. Bersedia mentaati peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung dan apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud maka bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma jika pelanggaran tersebut diketemukan dikemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama.
6. Melampirkan surat keterangan dari Babinsa dan diketahui oleh Lurah / Kades asal tempat tinggal.

Itulah beberapa persyaratan pendaftaran yang harus anda penuhi, baik persyaratan umum, persyaratan khusus, maupun persyaratan tambahan. Anda dapat mempersiapkan persyaratan-persyaratan tersebut mulai dari sekarang, sehingga pada waktu pendaftaran dibuka, anda dapat langsung mendaftar. Pendaftaran dilakukan secara online melalui cara berikut ini.

Cara Pendaftaran Tamtama TNI AD

• Calon Tamtama (Catam) membuka alamat http://rekrutmen-tni.mil.id/
• Pilih menu pendaftaran Tamtama TNI AD
• Klik menu "daftar"
• Isilah biodata pendaftaran awal berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, NIK / Nomor KTP, Jenis kelamin, Email, dan isi kode validasi yang terlihat
• Jika telah selesai mengisi data tersebut, selanjutnya klik tombol "daftar" yang ada dibagian bawah
• Password akan ditampilkan setelah Anda mengisi form dengan benar
• Selanjutnya anda akan mendapatkan password yang nantinya dapat digunakan  untuk login. Selain itu, password juga akan dikirimkan ke alamat email anda.
• Buka kembali alamat http://rekrutmen-tni.mil.id/ untuk login dengan mengisi email / usernama dan password. Lalu klik tombol "masuk"
• Ikuti proses pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia sampai dengan mencetak hasil pendaftaran.
• Bawa hasil Print Out dan bahan Administrasi untuk daftar ulang ke lokasi atau tempat pendaftaran.

Jadwal Pelaksanaan

Pendaftaran dibuka untuk dua gelombang. Gelombang I dibuka sekitar minggu pertama bulan Maret, sedangkan Gelombang II dibuka sekitar minggu keempat bulan September. Kepastian tanggal dapat dilihat pada waktunya.

Sambil menunggu jadwal pasti, anda dapat melakukan berbagai latihan dalam rangka mempersiapkan fisik dan mental, serta kemampuan akademik untuk menghadapi berbagai pengujian yang diberikan oleh panitia seleksi. 

Biaya Seleksi

Biaya seleksi sebagai Calon Tamtama adalah gratis, karena telah ditanggng oleh pemerintah. Calon Tamtama  tidak akan dipungut biaya dalam bentuk apapun selama proses seleksi. Apabila ada oknum yang mengatas namakan panitia dan ingin meminta biaya, maka segera laporkan kepanitia terdekat.

Demikianlah informasi mengenai Pendaftaran Tamtama TNI AD 2016/2017 yang dapat admin sampaikan. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi anda.  Silahkan bagikan informasi ini dengan teman atau kerabat anda yang membutuhkan dengan cara klik tombol G+1 yang telah tersedia.

Admin turut mendoakan semoga anda bisa lulus berbagai pengujian/seleksi penerimaan calon Tamtama dan nantinya bisa diterima menjadi Tamtama TNI AD. Terima kasih telah membaca artikel ini dan semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin

Sumber :  http://www.pendaftaranonline.web.id/2015/10/pendaftaran-tamtama-tni-ad.html

Read More

Pendaftaran Taruna Taruni AKPOL 2016/2017

AKPOL atau Akademi Kepolisian adalah sekolah Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Kalemdikpol untuk mendidikan Taruna Akpol menjadi Perwira Polri. Tugas pokok Akpol adalah bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi.

Suatu kabar gembira bahwa POLRI kembali membuka kesempatan bagi putra-putri Indonesia untuk mengikuti pendidikan di AKPOL melalui penerimaan calon Taruna Taruni AKPOL.

Penerimaan calon Taruna AKPOL diperuntukkan bagi minimal lulusan SMA / MA / SMK / sederajat. Calon Taruna AKPOL melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi penerimaan POLRI.

Bagi anda yang nantinya diterima dan menjadi Taruna AKPOL, maka selanjutnya akan mengikuti pendidikan selama 4 tahun. Setelah lulus, Taruna AKPOL akan diberi pangkat Inspektur Dua Polisi.

Adapun Pendekatan pendidikan yang digunakan untuk mendidik Taruna AKPOL yaitu melalui metode pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Dengan demikian, Taruna AKPOL nantinya akan mendapatkan berbagai macam ilmu dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pengalaman awal dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa tujuan diselenggarakannya Pendidikan AKPOL yaitu sebagai berikut :

• Pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku terpuji peserta didik sebagai insan bhayangkara
• Pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku peserta didik dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat yang humanis dan dipercaya
• Kesamaptaan jasmani yang prima

Berdasarkan informasi di atas, mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi anda untuk mendaftarkan diri menjadi calon Taruna / Taruni AKPOL. Bagi anda yang berminat, silahkan daftarkan diri anda.

Beberapa persyaratan pendaftaran yang harus anda penuhi sebagai calon  Taruna / Taruni AKPOL yaitu sebagai berikut.

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Pendidikan paling rendah SMA / sederajat
5. Usia paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri)
6. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan)
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari polres setempat
8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
9. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Persyaratan Lain

1. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 21 tahun
2. Untuk persyaratan nilai kelulusan tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 dengan nilai hasil ujian akhir nasional (HUAN) untuk IPA dan IPS min 6,5 (enam koma lima)
3. Berijazah paling rendah SMA/MA jurusan IPA/IPS dengan ketentuan bagi lulusan tahun 2016 (yang masih kelas XII) menggunakan nilai rata-rata rapor kelas XII semester 1 (semester terakhir) dengan ketentuan :
• Nilai rata-rata minimal 72,50 (tujuh dua koma lima nol)
• Setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah dengan nilai UN minimal 72,50 (tujuh dua koma lima nol)
4. Bukan merupakan lulusan program pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C;
5. Tinggi badan : Pria minimal 165 cm, Wanita minimal 163 cm, seimbang dengan berat badan.
6. Berdomisili di wilayah polda tempat pendaftaran minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan KTP dan/atau surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat dan KK atau Ijazah/STTB/Rapor terakhir (kecuali peserta dari SMA Taruna Nusantara dan SMAT Krida Nusantara);
7. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan Akpol, belum pernah melahirkan bagi calon taruna wanita dan belum pernah punya anak kandung/biologis bagi calon taruna pria
8. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) minimal selama 10 (sepuluh) tahun
9. Memperoleh persetujuan dari ortu/wali
10. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain
11. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan :
• Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan
• Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna akpol
12. Bagi yang memiliki prestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional agar dilampirkan sertifikatnya untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan kelulusan
13. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian tingkat Panda dengan sistem gugur, yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :
• Pemeriksaan administrasi awal
• Pemeriksaan kesehatan tahap I
• Pemeriksaan dan pengujian psikologi
• Pengujian akademik, yang meliputi : Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia, Matematika (IPA dan IPS).
• Pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa)
• Pengujian kesamaptaan jasmani dan antropometri
• Pendalaman PMK
• Pemeriksaan administrasi akhir
• Sidang terbuka kelulusan tingkat panda
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia (NKRI)
15. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian tingkat Panpus dengan sistem gugur, yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :
• Sistem gugur meliputi : Pemeriksaan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan Psikologi wawancara dan pendalaman PMK, Uji jasmani dan antropometri
• Sistem ranking : Uji TPA dan Toefl, Pemeriksaan penampilan, Sidang Terbuka Kelulusan Tingkat Akhir Panpus.

Itulah beberapa persyaratan pendaftaran yang harus anda penuhi jika anda ingin mendaftarkan diri sebagai calon Taruna / Tarui AKPOL. Setelah anda bisa memenuhi beberapa persyaratan pendaftaran di atas, maka selanjutnya anda bisa melakukan pendaftaran sebagai calon Taruni / Taruni AKPOL dengan mendaftar secara online. Cara pendaftaran akan dijelaskan berikut ini.

Cara Pendaftaran Online AKPOL

1. Buka alamat website : penerimaan.polri.go.id
2. Pilih jenis pendaftaran Akpol
3. Klik tombol "daftar"
4. Kemudian isilah formulir pendaftaran online dengan benar
5. Jika telah selesai mengisi formulir pendaftaran online, anda akan mendapatkan nomor registrasi dan password.
6. Selanjutnya login kembali ke penerimaan.polri.go.id
7. Login menggunakan nomor registrasi dan password.
8. Lengkapi biodata pendaftaran anda
9. Ikuti proses pendaftaran hingga selesai
10. Tekan tombol printer untuk mencetak biodata, yang nantinya digunakan untuk melakukan verifikasi di Polres atau Polda sebagai Panbanrim
11. Tekan ikon Microsoft Word untuk mengunduh berkas persyaratan.

Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) yaitu gratis karena AKPOL adalah Sekolah Ikatan Dinas yang biayanya telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga Taruna / Taruni AKPOL tidak akan dikenakan pembayaran biaya pendidikan.

Jadwal Pelaksanaan AKPOL 2016

• Pendaftaran Online mulai 8 April - 4 Mei

Gunakanlah waktu yang masih ada ini untuk melakukan berbagai persiapan diri sebaik mungkin untuk menghadapi berbagai ujian yang akan diberikan oleh panitia seleksi.

Persiapkan diri anda meliputi persiapan administrasi awal, kesehatan, psikologi, jasmani, antropometri, wawancara, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Anda harus berlatih secara rutin setiap hari agar saat ujian tiba, anda telah siap. Semoga dengan persiapan tersebut anda bisa memperoleh hasil sesuai harapan.

Demikianlah informasi tentang Pendaftaran Taruna AKPOL  2016/2017 yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi anda.  Silahkan bagikan informasi ini dengan teman atau kerabat anda yang membutuhkan dengan cara klik tombol G+1 yang telah tersedia.

Admin turut mendoakan semoga anda bisa lulus ujian seleksi masuk AKPOL dan nantinya bisa diterima menjadi Taruna / Taruni AKPOL. Terima kasih telah membaca artikel ini dan semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin.

Sumber : http://www.pendaftaranonline.web.id/2015/10/pendaftaran-online-akpol.html

Read More

Pengumuman Bidikmisi 2016/2017

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi serta calon mahasiswa baru tersebut memiliki prestasi yang baik ketika masih berada di Sekolah (SMA / MA / SMK / Sederajat ).

Bidikmisi merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini bekerja sama dengan Dikti untuk memberikan bantuan biaya hidup serta biaya kuliah kepada calon mahasiswa baru untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi selama 8 (delapan) semester.

Untuk bisa mendapatkan Bidikmisi, maka anda terlebih dahulu harus mendaftarkan diri sebagai peserta Bidikmisi, kemudian harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Seleksi Bidikmisi dilakukan melalui jalur-jalur sebagai berikut :

• Bidikmisi Jalur SNMPTN
• Bidikmisi Jalur SBMPTN
• Bidikmisi Jalur PMDK-PN
• Bidikmisi Jalur Mandiri PTN
• Bidikmisi Jalur Mandiri PTS

Setelah anda mendaftarkan diri sebagai peserta Bidikmisi, kemudian anda juga harus mengikuti ujian seleksi jalur SNMPTN, SBMPTN, PMDK-PN, atau Bidikmisi jalur mandiri PTN / PTS. Jika anda dinyatakan lulus seleksi jalur SNMPTN, SBMPTN, PMDK, atau jalur mandiri PTN / PTS, maka kesempatan anda untuk bisa mendapatkan Bidikmisi akan terbuka lebar. Selanjutnya, panitia penyelenggara Bidikmisi akan melakukan survey dengan datang langsung ke tempat tinggal anda untuk menambah informasi dan juga akan melakukan wawancara sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah anda layak mendapatkan Bidikmisi atau tidak.

Setelah beberapa waktu yang lalu anda telah mengikuti seleksi Bidikimisi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, PMDK-PN, atau Bidikmisi jalur mandiri PTN / PTS, sebentar lagi anda akan segera melihat pengumumuan kelulusan Bidikmisi 2016/2017. Ketika anda akan melihat pengumuman kelulusan Bidikmisi, anda harus yakin apapun hasil yang akan anda dapatkan nanti adalah yang terbaik untuk anda.

Jika nanti anda dinyatakan lulus Bidikmisi, selamat untuk anda. Gunakanlah biaya bantuan Bidikmisi tersebut dengan tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menunjang proses pendidikan yang akan anda tempuh pada Perguruan Tinggi.

Bagi anda yang tidak mendapatkan Bidikmisi, tetap semangat dan jangan bersedih. Yakinlah bahwa orang tua anda masih mampu untuk membiayai kuliah anda sampai selesai. Berdoalah agar orang tua anda diberikan kesehatan dan kelancaran rejeki agar bisa terus bekerja. Selain itu, anda juga bisa bekerja sambil kuliah dengan catatan bahwa pekerjaan anda jangan sampai menggangu kuliah anda. Misalnya dengan mengajar Privat atau Bimbel.

Baiklah, langsung saja kita langsung saja membahas cara melihat pengumuman Bidikmisi 2016/2017 untuk masing-masing jalur penerimaan. Perhatikan dengan baik berikut ini.

Pengumuman Bidikmisi jalur SNMPTN 2016/2017

Pengumuman Bidikmisi jalur SNMPTN akan diumumkan setelah pengumuman SNMPTN. Setelah anda dinyatakan lulus seleksi jalur SNMPTN, kemudian panitia Bidikmisi akan melakukan verifikasi Bidikmisi jalur SNMPTN untuk menentukan kelulusan Bidikmisi. Pengumuman kelulusan Bidikmisi ini dapat anda lihat pada website resmi masing-masing Perguruan Tinggi.

Sebagai contoh, misalnya anda mendaftar Bidikmisi jalur SNMPTN dengan memilih Universitas Sriwijaya, maka pengumuman kelulusan Bidikmisi bisa dilihat di website resmi Universitas Sriwijaya. Jika nama anda terdaftar pada pengumuman kelulusan mahasiswa baru Bidikmisi, berarti anda dinyatakan lulus Bidikmisi. Jika tidak ada, berarti tidak lulus Bidikmisi.

Pengumuman Bidikmisi jalur SBMPTN 2016/2017

Seperti pengumuman Bidikmisi jalur SNMPTN, maka pengumuman Bidikmisi jalur SBMPTN juga akan diumumkan setelah pengumuman SBMPTN. Jika anda dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN, maka panitia Bidikmisi akan melakukan proses seleksi tahap selanjutnya, yaitu jika memungkinkan maka panitia akan melakukan survey dengan datang langsung ke rumah anda.

Setelah melakukan survey, panitia Bidikmisi akan memutuskan dengan mengumumkan apakah anda berhak menerima bidikmisi atau tidak. Pengumuman kelulusan Bidikmisi jalur SBMPTN bisa anda lihat pada website resmi masing-masing Perguruan Tinggi.

Pengumuman Bidikmisi jalur PMDK-PN 2016/2017

Untuk mengetahui pengumuman Bidikmisi jalur PMDK-PN ini, caranya sama seperti keterangan di atas. Jika anda telah dinyatakan lulus jalur PMDK-PN, maka anda memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan Bidikmisi.

Untuk mengetahui apakah anda lulus seleksi Bidikmisi atau tidak, maka anda bisa melihat informasinya pada website resmi Politeknik yang telah menerima anda. Jika nama ada terdaftar pada pengumuman peserta lulus Bidikmisi, berarti anda lulus Bidikmisi.

Pengumuman Bidikmisi Jalur Mandiri PTN 2016/2017

Selain seleksi jalur Nasional, Bidikmisi juga diadakan melalui jalur mandiri PTN. Untuk melihat pengumuman Bidikmisi jalur mandiri PTN, maka anda bisa melihatnya langsung pada alamat website resmi masing-masing PTN. Jika nama anda ada dalam informasi pengumuman peserta lulus Bidikmisi jalur mandiri PTN, berarti anda lulus dan berhak mendapatkan Bidikmisi.

Pengumuman Bidikmisi Jalur Mandiri PTS 2016/2017

Pengumuman Bidikmisi jalur mandiri PTS dapat anda lihat dengan membuka alamat website resmi PTS tujuan anda. Jika anda menemukan keterangan bahwa anda lulus Bidikmisi, berarti anda dinyatakan lulus Bidikmisi PTS.

Untuk yang dinyatakan lulus Bidikmisi melalui jalur-jalur seleksi di atas, segeralah melakukan pendaftaran ulang Bidikmisi sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

Demikianlah informasi yang bisa admin sampaikan pada kesempatan ini tentang Pengumuman Bidikmisi 2016/2017. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi anda yang sedang membutuhkan. Sekali lagi selamat untuk anda yang mendapatkan Bidikmisi, dan ucapan tetap semangat untuk anda yang tidak mendapatkan Bidikmisi. Terima kasih atas waktu yang anda berikan untuk membaca artikel ini. Semoga kita semua bisa sukses semuda mungkin.

Sumber :   http://www.pendaftaranonline.web.id/2015/08/pengumuman-bidikmisi.html

Read More

Film Nasional Belum Mendapat Tempat

Produksi film nasional ternyata belum mendapat tempat di industri cinema Tanah Air. Para pengusaha cinema masih menomorsatukan produk film-film asing dengan menyediakan volume tayang yang lebih lama dan tayang hampir di semua cinema di Indonesia.

Untuk itu, DPR perlu membuat semacam posko untuk para pekerja ekonomi kreatif terutama yang berkecimpung di dunia entertainmen, agar bisa mengadukan nasibnya yang kerap mendapat diskriminasi dan pembajakan atas hasil karyanya. Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat menerima delegasi produser film, musik, penyanyi, dan manajemen artis, Senin (18/1), di DPR.

Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mendampingi delegasi ini dan berbincang banyak soal keluh kesah para produser yang hak ciptanya sering kali dibajak. Hal yang sama dialami para pencipta lagu yang karya-karyanya dibajak para pengusaha karaoke dengan menampilkan lagu-lagu tanpa izin. Ini menjadi persoalan krusial yang belum diselesaikan hingga kini.

Lewat DPR, para produser ini ingin mendapat dukungan legislasi dan politik, agar para produser tidak terus dilecehkan. Hadir dalam pertemuan tersebut Hengky Kurniawan, Ian Kasela, dan Ikatan Manajemen Artis Indonesia. Hengky menuturkan, sebagai produser muda dan pemula di industri film, ia melihat jam tayang dan peredaran film nasional karya anak bangsa sendiri sangat  dibatasi.

Pembatasan volume tayang dan peredarannya, membuat para produser pemula mengalami kerugian materi. Ian Kasela juga mengadukan nasib serupa. Vokalis Raja tersebut mengalami kerugian materi akibat lagu-lagu terbarunya dibajak oleh para pengusaha karaoke. Ketika ia mengadukan persoalan ini ke kepolisian, para pengusaha itu justru menuduhnya melakukan pemerasan dengan minta ganti rugi yang tidak wajar.

Mendengar keluh kesah para seniman film dan musik ini, Taufik berjanji akan terus memantau perkembangan industry film dan musik nasional. Posko khusus yang diusulkannya untuk menampung aspirasi para pekerja film dan musik ini disambut baik. Dan DPR, kata Taufik, akan mendorong legislasi di bidang ekonomi kreatif untuk segera diselesaikan, agar ada payung hukum yang bisa menjadi sandaran para pekerja seni. (mh)/foto:jaka/parle/iw.

Sumber :  http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12007

Read More

SBMPTN 2016

 

Kata Pengantar

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juncto Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, pola penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dilakukan melalui: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri  (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri. SBMPTN 2016 adalah seleksi yang   dilakukan oleh  PTN secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (Paper Based Testing) atau menggunakan komputer (Computer Based Testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa.
Pembiayaan penyelenggaraan SBMPTN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Peserta SBMPTN dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi akademik tinggi dapat mengikuti SBMPTN tanpa dibebani biaya tetapi dibiayai melalui dana bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
Informasi SBMPTN 2016 meliputi: ketentuan dan persyaratan umum, tata cara pembayaran biaya seleksi, tata cara pendaftaran,  jadwal pelaksanaan, dan jumlah pilihan PTN serta program studi. Secara rinci, informasi lengkap mengenai  SBMPTN dimuat dalam Panduan SBMPTN yang dapat diakses di laman resmi http://www.sbmptn.ac.id.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi persiapan peserta untuk mengikuti SBMPTN 2016.

---

Latar Belakang

---

Seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan PTN  melalui ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah dilakukan menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan, baik bagi peserta, PTN, maupun bagi kepentingan nasional. Bagi peserta, seleksi bersama menguntungkan karena lebih efisien, murah, dan fleksibel. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme lintas wilayah.
Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan SBMPTN, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan, maka pada tahun 2016 Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) melaksanakan Ujian tertulis yang terdiri dari Paper Based Testing (PBT) dan Computer Based Testing (CBT), yang dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2014, 2015, dan  2016 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, termasuk Paket C.
Ujian tertulis yang terdiri dari PBT dan CBT menggunakan soal-soal ujian yang dirancang mengikuti kaidah-kaidah akademik pengembangan tes. Ujian tertulis SBMPTN dirancang untuk mengukur kemampuan dasar yang dapat memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi, yakni kemampuan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan bidang studi dasar, bidang sains dan teknologi (saintek) dan/atau bidang sosial dan humaniora (soshum). Selain mengikuti ujian tertulis (PBT atau CBT), peserta yang memilih program studi Ilmu Seni dan/atau Keolahragaan diwajibkan mengikuti ujian keterampilan.

---

Tujuan

---

Tujuan SBMPTN adalah sebagai berikut:

1. Menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik.
2. Memberi peluang bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah.

---

Ketentuan Umum dan Persyaratan

---

1. Ketentuan Umum :
   • SBMPTN 2016 merupakan seleksi yang dilakukan oleh  PTN secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (PBT) atau menggunakan komputer (CBT), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa.
2. Persyaratan :
   1. Pendaftaran :
      1. Bagi siswa lulusan tahun 2014 dan 2015  harus sudah memiliki ijazah.
      2. Bagi siswa lulusan tahun 2016 telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah.
      3. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
   2. Penerimaan :
      • Lulus pendidikan menengah, lulus SBMPTN 2016, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.

---

Pendaftaran

---

1. Pendaftaran dilakukan secara online dan tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id.
2. Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis dan keterampilan dapat diunduh (download) dari laman http://download.sbmptn.ac.id.  mulai tanggal 18 April 2016.
3. Pendaftaran online Computer Based Testing (CBT) dibuka dari tanggal 25 April 2016 pukul 08.00 WIB sampai dengan 9 Mei 2016 pukul 22.00 WIB.
4. Pendaftaran online Paper Based Testing (PBT) dibuka dari tanggal 25 April 2016 pukul 08.00 WIB sampai dengan 20 Mei 2015 pukul 22.00 WIB.

---

Jenis Ujian

---

1. Ujian Tertulis (PBT atau CBT)
2. Materi Ujian Tertulis terdiri atas:
   1. Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA).
   2. Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek) terdiri atas mata uji Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika.
   3. Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum) terdiri atas mata uji Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi.

2. Ujian Keterampilan
3. Ketentuan Ujian Keterampilan sebagai berikut.
   1. Ujian Keterampilan diperuntukkan bagi peminat program studi bidang Ilmu Seni dan Keolahragaan.
   2. Ujian Keterampilan bidang Ilmu Seni terdiri atas tes pengetahuan dan keterampilan bidang Ilmu Seni terkait.
   3. Ujian Keterampilan bidang Ilmu Keolahragaan  terdiri atas pemeriksaan kesehatan dan tes keterampilan motorik.
   4. Ujian Keterampilan dapat diikuti di PTN terdekat yang memiliki program studi yang sesuai dengan pilihan peserta. Daftar PTN penyelenggara ujian keterampilan secara lengkap dapat dilihat di laman http://www.sbmptn.ac.id.

---

Kelompok Ujian

---

Kelompok ujian SBMPTN terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kelompok Ujian Saintek  dengan materi ujian TKPA dan TKD Saintek.
2. Kelompok Ujian Soshum  dengan materi ujian TKPA dan TKD Soshum.
3. Kelompok Ujian Campuran  dengan materi ujian  TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum.

Setiap peserta dapat mengikuti kelompok ujian Saintek, Soshum, atau Campuran.

---

Kelompok Program Studi dan Jumlah Pilihan

---

1. Program Studi yang ada di PTN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Saintek  dan kelompok Soshum.
2. Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, maka peserta mengikuti kelompok ujian Saintek.
   2. Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Soshum, maka peserta mengikuti kelompok ujian Soshum.
   3. Jika program studi yang dipilih terdiri dari kelompok Saintek dan Soshum, maka peserta mengikuti kelompok ujian Campuran.
2. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.
3. Peserta ujian yang hanya memilih 1 (satu) program studi dapat memilih program studi di PTN manapun.
4. Peserta ujian yang memilih 2 (dua) program studi atau lebih, salah satu pilihan program studi tersebut harus di PTN yang berada dalam satu wilayah pendaftaran dengan tempat peserta mengikuti ujian. Pilihan program studi yang lain dapat di PTN di luar wilayah pendaftaran tempat peserta mengikuti ujian.
5. Daftar wilayah pendaftaran, program studi, daya tampung per PTN tahun 2016, dan jumlah peminat  program studi per PTN tahun 2016 dapat dilihat di laman http://www.sbmptn.ac.id mulai tanggal 11 April 2016.

---

Biaya Seleksi Ujian Tertulis dan Keterampilan

---

1. Biaya seleksi yang ditanggung oleh peserta sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Biaya seleksi dapat dibayarkan melalui salah satu bank berikut ini: Bank Mandiri atau Bank BNI.
3. Biaya seleksi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.

---

Jadwal Ujian

---

1. Jadwal  Ujian Tertulis
   1. Computer Based Testing (CBT)          :  28 atau 29 atau 30 Mei 2016
   2. Paper Based Testing (PBT)                 :  31 Mei 2016

2. Jadwal Ujian Keterampilan
   • Ujian  Keterampilan dilaksanakan pada tanggal  hari Rabu dan/atau Kamis, tanggal 1 dan/atau 2 Juni 2016.

---

Pengumuman Hasil Seleksi

---

Hasil ujian akan diumumkan pada hari Selasa, 28 Juni 2016 mulai pukul 17.00 WIB dan dapat diakses di laman http://www.sbmptn.ac.id.

---

Peserta Pelamar Program Bidikmisi

---

1. Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program Bidikmisi melalui laman: http://belmawa.ristekdikti.go.id/bidikmisi.
2. Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mendaftar ke laman http://belmawa.ristekdikti.go.id/bidikmisi.
3. Calon peserta penerima Bidikmisi yang telah dinyatakan lulus melalui SNMPTN 2016 namun berkeinginan untuk mendaftar SBMPTN 2016, maka calon peserta harus mendaftar SBMPTN 2016 melalui http://pendaftaran.sbmptn.ac.id dengan menggunakan KAP  dan PIN yang diperoleh dari sistem Bidikmisi Kemristekdikti untuk mencetak slip pembayaran guna membayar biaya seleksi SBMPTN 2016 ke Bank Mandiri atau Bank BNI.
4. Calon peserta penerima Bidikmisi yang dinyatakan tidak diterima melalui SNMPTN 2016, dapat menggunakan KAP dan PIN yang dimiliki untuk mendaftar SBMPTN 2016 tanpa harus membayar biaya seleksi.

---

Laman Resmi dan Alamat Panitia Pusat

---

1. Informasi resmi mengenai SBMPTN 2016 dapat diakses melalui laman resmi http://www.sbmptn.ac.id.
2. Informasi resmi lainnya juga dapat diperoleh melalui Twitter @SekreSBMPTN, Facebook:www.facebook.com/SekreSBMPTN, Helpdesk: http://halo.sbmptn.ac.id, dan call center 0804 1 456 456.
2. Alamat Panitia Nasional SNMPTN 2016:
   • Gedung Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sayap Utara Lantai 1
   • Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta 55281,
   • Telepon (0274) 544049,
   • Faksimile (0274) 520325,
   • E-mail : sekretariatseleksi2016@uny.ac.id

---

Lain-lain

---

Segala perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SBMPTN 2016 akan diinformasikan melalui laman http://www.sbmptn.ac.id. dan Panduan Peserta SBMPTN 2016.

Read More

Kemendikbud Tetapkan Aturan Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode identitas pendidik yang masih aktif dan terdiri dari 16 angka. NUPTK menjadi syarat mutlak bagi guru dan tenaga kependidikan, baik yang berada di satuan pendidikan formal maupun non formal, untuk mendapatkan semua layanan, program, dan kegiatan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat signifikansi NUPTK itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan surat tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK/PTK) pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Dalam surat bernomor 14652/B.B2/PR/2015 dan tertanggal 28 Desember 2015 itu, selain menjelaskan tentang persyaratan dan ketentuan penerbitan NUPTK, juga menjelaskan tentang penonaktifan NUPTK.

SUMBER :  http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/kemendikbud-tetapkan-aturan-penerbitan-nomor-unik-pendidik-dan-tenaga-kependidikan

Read More

Mendikbud Anies: Kurikulum 2013 Tetap Dilaksanakan Bertahap

Jakarta, 15 Desember 2015 — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyesalkan manipulasi pemberitaan melalui media daring dan media sosial terkait penerapan kembali kurikulum tahun 2006 pada tahun 2016. Sementara berita tidak benar itu berasal dari tautan berita lama ( 2014) yang diunggah kembali. Ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertajuk Rancangan Anggaran 2016, Senin malam (14/12/2015), Mendikbud mengungkapkan, pemberitaan itu adalah manipulasi informasi, yang dapat menimbulkan kebingungan.

“Ini tindakan sangat tidak terpuji, manipulasi informasi, sedang dipertimbangkan untuk menempuh tindakan hukum,” ujarnya, di Jakarta, Senin malam (14/12/2015).

Sebagai informasi, ada beberapa situs dan akun media sosial Facebook yang gencar menghembuskan isu mengenai penerapan Kurikulum 2006 dengan  judul “Pemberitaan Semua Sekolah Wajib Kembali ke Kurikulum 2006, Mulai Semester Genap Tahun 2015". Pemberitaan tidak benar itu telah pernah diunggah pada awal Desember 2014, kemudian diunggah kembali pertengahan Desember 2015 sehingga mengesankan sebagai berita Baru mengenai kebijakan baru Kemendikbud.

Mendikbud mengungkapkan akan mempertimbangkan langkah hukum atas lansiran media daring yang berisi penerapan kurikulum tahun 2006 tersebut. “Kami mempertimbangkan langkah hukum karena diposting di website, pengunjung website jadi tinggi, rating iklan meningkat. Itu menjangkau yang salah, karena berita tidak benar”,  tegas Menteri Anies

Mendikbud menegaskan untuk tidak mengembalikan kurikulum kepada kurikulum tahun 2006. “Tidak pernah ada rencana (kurikulum) kembali ke tahun 2006, mengenai penerapan dua kurikulum itu adalah peralihan kurikulum ada periode transisi. Sehingga, ada sekolah yang secara bertahap menerapkan, ada yang belum”, jelas Mendikbud Anies.

Perkembangan penerapan kurikulum 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menjelaskan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Batas waktu penggunaan kurikulum tahun 2006 adalah paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Sedangkan, satuan   pendidikan   dasar   dan   pendidikan   menengah   yang   telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas satuan pendidikan. Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud adalah bertujuan meningkatkan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.

Jakarta, 15 Desember 2015

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/12/mendikbud-anies-kurikulum-2013-tetap-dilaksanakan-bertahap-4929-4929-4929

Read More

Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik

Silahkan dowload Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2015

Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik

Read More

Bimtek K13 PAI: Perlu Kebijakan Levelling dan Grading Guru

Tangerang (Pendis) - Dalam sambutannya di depan 100 Guru PAI SD peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam (PAI), Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, M. Isom Yusqi mengatakan bahwa guru PAI memiliki peran sentral dalam revolusi karakter bangsa. Kebaikan dan kemajuan bangsa berada di tangan para guru PAI khususnya di sekolah-sekolah umum. Dengan adanya Bimtek K13 Isom berharap kemajuan pendidikan Indonesia khususnya di bidang agama semakin berkembang lebih baik.

Isom menyitir hasil penelitian mengenai pendidikan khususnya jenjang dasar dan menengah yang dilansir oleh organisasi kerjasama dan pembangunan Eropa OECD yang meletakkan Indonesia pada ranking 69 dari 76 negara-negara di tingkat global. Tiga penyebab utama rendahnya ranking tersebut adalah : pertama, banyaknya mata pelajaran yang dibebankan tapi hasilnya tidak matang; kedua, soal sarana dan prasarana yang belum memadai, belum lagi pemanfaatannya yang tidak maksimal; dan ketiga, masih rendahnya partisipasi siswa terhadap pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar masih lebih banyak didominasi oleh guru. Kelemahan ini ditambah dengan banyaknya guru yang tidak memiliki strategi dalam mengelola pembelajaran di kelas. Banyak guru yang pintar secara materi tapi tidak pintar dalam berstrategi sehingga siswa tidak menyukai mata pelajaran tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa belum ada korelasi yang kuat antara program sertifikasi guru yang diikuti cairnya tunjangan profesi dengan mutu pembelajaran peserta didik. Ke depan Dirjen Pendis berwacana menggulirkan kebijakan levelling dan grading para guru di bawah pembinaan Kemenag. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan kemampuan metodik dan didaktik para guru di kelas yang selama ini menjadi persoalan pokok.

Bimtek K13 PAI angkatan 6 dan 7 untuk wilayah Banten dan DKI ini dilaksanakan di Tangerang tanggal 27-29 Mei 2015. Tujuan dari Bimtek K13 PAI tahun 2015 ini sendiri tidak sekedar melanjutkan program tahun-tahun sebelumnya namun lebih mengedepankan untuk mengupgrade kemampuan guru dari sisi medologi pembelajaran. Pengenalan multi metode berbasis active learning dalam pembelajaran di kelas diharapkan mampu membantu para guru PAI dalam mengimplementasikan proses belajar dengan pendekatan saintifik sebagai ruh kurikulum 2013. Terakhir Isom mensupport para guru PAI peserta bimtek agar tidak sekedar menjadi guru formalitas, tapi guru yang berkualitas yang memiliki integritas dan tanggung jawab moral dunia dan akhirat.
(wikan/dod)

Sumber :   http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7625#.VWcsDMlgiqg

Read More

Catatan PPMN I Magelang: PPMN Sebagai Momen Kebangkitan Madrasah

Magelang (Pendis) - Direktorat Pendidikan Madrasah menggelar Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional (PPMN) I di Lapangan Tembak Akademi Militer (Akmil) Magelang, 11-15 Mei 2015 lalu. Perkemahan ini diikuti oleh 1290 peserta dari 33 provinsi seluruh Indonesia dan 35 kabupaten/kota dari provinsi Jawa Tengah.

Direktur Pendidikan Madrasah, Nur Kholis Setiawan, menjelaskan bahwa PPMN I ini digelar sebagai wujud dukungan Kementerian Agama atas gerakan pramuka yang selama ini menjadi ektrakurikuler wajib di sekolah dan madrasah. "Nilai-nilai dalam kepramukaan itu sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti kemandirian, gotong-royong (ta`awun), keberanian (saja`ah), perjuangan hidup dan kepekaan sosial (hablum minannas)," jelas Nur Kholis sebelum melakukan proses pembukaan PPMN. 

PPMN I ini sengaja digelar di lapangan tembak Akmil Magelang. Alasannya, selain karena akses transportasinya mudah, sekaligus untuk mendekatkan siswa-siswi madrasah dengan pusat pendidikan militer. Dalam PPMN I ini, Direktorat Pendidikan Madrasah melibatkan sejumlah perwira militer di Akmil, tidak hanya saja terlibat dalam kepanitiaan, tetapi juga menjadi juri dalam perlombaan-perlombaan yang diselenggrakan pada PPMN I. "Siapa tahu, di antara siswa-siswi peserta PPMN ini ada yang tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di Akmil, dan kelas bisa menjadi jenderal. Jenderal yang dari madrasah. Jenderal yang santri," harap Nur Kholis.

Pembukaan PPMN I dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Mei 2015 tepat pukul 09.30 WIB. Pembukaan PPMN I dihadiri oleh Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin), Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kamaruddin Amin), Ketua Kwarnas Pramuka (Adyaksa Dault), Direktur Jenderal Bimas Islam (Machasin), Direktur Pendidikan Madrasah (Nur Kholis Setiawan), Bupati Magelang (Zainal Arifin), para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag dan sejumlah pejabat di Kementerian Agama RI.
Pembukaan PPMN I diawali dengan laporan dari Dirjen Pendis, Kamaruddin Amin, selaku ketua panita PPMN I. Dalam sambutannya, Kamaruddin Amin selain menyampaikan berbagai jenis kegiatan dalam PPMN, juga menegaskan bahwa PPMN ini harus menjadi program unggulan tahunan Direktorat Pendidikan Madrasah. Sebab program ini sangat bermanfaat dan memberikan efek secara langsung kepada siswa-siswi madrasah.

Selain Dirjen Pendis, Gubernur Jawa Tengah--yang diwakili oleh Asisten Kesra Setda Jateng--juga memberikan sambutan selamat datang. Setelah sambutan dari gubernur, suasana agak ramai ketika Ketua Kwarnas Pramuka Adyaksa Dault dipersilahkan untuk memberikan sambutan.
"Saya berterima kasih kepada Kementerian Agama yang berinisiasi menyelenggarakan PPMN I yang diselenggarakan di Bumi Tidar, Magelang. Semoga kerjasama antara Kemenag dan Kwartir Nasional gerakan pramuka, PPMN I ini bisa meningkatkan upaya pembinaan kaum pemuda. Kalau berbicara tentang Revolusi Mental, maka berbicaralah melalui Gerakan Pramuka," ujar Adyaksa dengan berapi-api dan disambut riuh tepuk tangan peserta. Dengan adanya PPMN I ini, Adyaksa berharap kelak siswa-siswa madrasah bisa menjadi pemimpin nasional, menteri, jenderal, gubernur. Dan semuanya amanah, tidak korupsi.

Diakhir sambutannya, Adyaksa Daud mengungkapkan moto hidupnya, "Hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi, kepada ilahi rabbi, dan mari bangun negeri, agar tidak menyesal nanti, surga tujuan abadi."

Pembukaan ini kemudian dipuncaki dengan sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam sambutannya, Menag mengajak agar menjadikan gelaran Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional sebagai momentum kebangkitan madrasah, sebagai lumbung produksi kader pemimpin, dan kader generasi bangsa masa depan yang religius, berkarakter dan berintegritas.
Setelah menyampaikan sambutan, Menteri Agama bersama Dirjen Pendis turun dari panggung menuju lapangan untuk memukul kentongan besar sebagai tanda dimulainya PPMN I di Lapangan Tembak Akmil Magelang.

Acara Pembukaan PPMN ini ditutup dengan penampilan tarian topeng hitam, tek-tek Banyumasan dan penampilan Wafiq Azizah, pelantun sholawat anak-anak.
(hamam/dod/dod)

Sumber : http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7595#.VWcrnclgiqg

Read More

Indian SC issues notice to Advani, 19 others in Babri Masjid demolition case

India’s top court sought responses on Tuesday from senior Bharitiya Janata Party (BJP) leaders, including LK Advani, on a plea against dropping criminal conspiracy charges against them in the Babri mosque demolition case.
A bench of the Indian Supreme Court issued notices to Central Bureau of Investigation (CBI), BJP leader LK Advani and others on a separate plea filed by Haji Mahboob Ahmad, one of the petitioners in the Babri mosque case.
Ahmad, in his plea alleged that the CBI may weaken its stand against the BJP leaders as the party dominates the Centre.
The apex court was hearing the CBI’s appeal challenging 2010 Allahabad high court verdict discharging charges of criminal conspiracy in the demolition of the Babri Masjid against LK Advani and 19 other senior leaders of BJP and Hindu outfits.
The CBI in its appeal said the verdict discharging Advani and others of the offence of criminal conspiracy “is inconsistent with the previous judgment rendered by the Allahabad high court on February 12, 2001.”
The Lucknow bench of Allahabad high court in its February 12, 2001 order upheld the trial court committed no illegality in taking “cognizance of joint consolidated charge sheet and all the offences were committed in the course of the same transaction to accomplish the conspiracy”.
The high court by its said order had noted that the “evidence for all the offences was almost the same.”
As per an investigation carried out by the investigative website Cobrapost in 2014, the demolition of the Babri mosque on December 6, 1992 in Ayodhya was planned and top BJP leaders knew about the plot to knock down the mosque.
According to the investigation, senior leaders such as L K Advani, the then Uttar Pradesh chief minister Kalyan Singh as well as former Congress prime minister P V Narashimha Rao were aware of the plot.
The mosque was razed in 1992 by Hindu mobs, sparking clashes between Hindus and Muslims in which nearly 2,000 people were killed.
Hindus and Muslims have quarrelled for more than a century over the history of the Babri mosque. Hindus claim that the mosque used to stand on the birthplace of their god-king Rama, and was built after the destruction of a Hindu temple in the 16th century.

Translate

Pengadilan atas India berusaha tanggapan pada hari Selasa dari pemimpin senior Bharitiya Janata Party (BJP), termasuk LK Advani, pada permohonan terhadap menjatuhkan tuduhan konspirasi kriminal terhadap mereka dalam kasus Babri Masjid pembongkaran.
Sebuah bangku Mahkamah Agung India mengeluarkan pemberitahuan ke Central Bureau of Investigation (CBI), pemimpin BJP LK Advani dan lain-lain pada pengakuan yang terpisah yang diajukan oleh Haji Mahboob Ahmad, salah satu pemohon dalam kasus masjid Babri.
Ahmad, dalam permohonannya menyatakan bahwa CBI dapat melemahkan berdiri melawan para pemimpin BJP sebagai pihak yang mendominasi Pusat.
Pengadilan apex itu mendengar banding CBI menantang 2.010 Allahabad putusan pengadilan tinggi pemakaian tuduhan konspirasi kriminal dalam pembongkaran Masjid Babri terhadap LK Advani dan 19 pemimpin senior lainnya dari BJP dan pakaian Hindu.
CBI di banding mengatakan putusan pemakaian Advani dan lain-lain dari pelanggaran konspirasi kriminal "tidak konsisten dengan penilaian sebelumnya diberikan oleh pengadilan tinggi Allahabad pada 12 Februari 2001."
Lucknow bangku pengadilan tinggi Allahabad dalam Surat 12 Februari 2001 untuk menguatkan sidang pengadilan tidak melakukan ilegalitas dalam mengambil "tanggung jawab dari lembar biaya konsolidasi bersama dan semua pelanggaran yang dilakukan dalam proses transaksi yang sama untuk mencapai konspirasi".
Pengadilan tinggi atas perintah yang mengatakan telah mencatat bahwa "bukti untuk semua pelanggaran itu hampir sama."
Sebagai per investigasi yang dilakukan oleh situs investigasi Cobrapost pada tahun 2014, pembongkaran masjid Babri pada tanggal 6 Desember 1992 di Ayodhya direncanakan dan pemimpin BJP atas tahu tentang plot untuk merobohkan masjid.
Menurut penyelidikan, pemimpin senior seperti LK Advani, kemudian menteri Uttar Pradesh Kalyan Singh serta mantan perdana menteri Kongres PV Narashimha Rao menyadari plot.
Masjid ini diruntuhkan pada tahun 1992 oleh massa Hindu, memicu bentrokan antara Hindu dan Muslim di mana hampir 2.000 orang tewas.
Hindu dan Muslim telah bertengkar untuk lebih dari satu abad lebih sejarah masjid Babri. Hindu mengklaim bahwa masjid digunakan untuk berdiri di tempat kelahiran mereka dewa-raja Rama, dan dibangun setelah kehancuran sebuah kuil Hindu di abad ke-16.

Sumber :  http://www.pakistantoday.com.pk/2015/03/31/foreign/indian-sc-issues-notice-to-advani-19-others-in-babri-masjid-demolition-case/ 

Read More

Program KB Harus Masuk Layanan BPJS Kesehatan

Program Keluarga Berencana (KB) harus sudah masuk dalam layanan BPJS Kesehatan. Ini penting, untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan indeks manusia Indonesia.

Demikian penegasan Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (dapil Jatim IV) saat dihubungi Kamis (28/5). Menurut Ayub, BKKBN perlu bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar ada layanan di sektor kesehatan reproduksi yang bisa terlayani dengan baik. Pernyataan Ayub ini menanggapi tekad Ketua BKKBN yang baru Surya Chandra Surapaty untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menggalakkan kembali program KB.

Seperti diketahui, BKKBN ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka fertilitas (kelahiran) dari 2,6 menjadi 2,1 per perempuan usia 14-49 tahun. “Saya sangat setuju dengan program itu, terutama penekanan pada generasi muda. Untuk itu, diharapkan ada sinergi di antara semua program pembangunan nasional,” katanya.

Ayub menambahkan, generasi muda yang harus mendapat perhatian serius adalah pasangan usia subur muda paritas rendah (Pusmupar). Kelompok masyarakat ini harus menjadi target penyuluhan yang masif dengan mengkampanyekan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

“Kita harus punya data yang akurat tentang kondisi keluarga termasuk keikutsertaannya dalam ber-KB. Untuk itu, kita perlu mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2015 yang saat ini sedang berjalan,” harap politisi Partai Demokrat itu. (mh) Foto: Naefuroji/parle/od

Sumber :  http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10388

Read More

DPR Desak Menteri Buka-bukaan soal Daftar Perguruan Tinggi Abal-abal

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsa mengapresiasi langkah Menteri Ristek dan Dikti, M Nasir yang mengungkap adanya kasus ijazah palsu yang dikeluarkan sejumlah Perguruan Tinggi (PT) yang tidak mengantongi izin alias ilegal.

Namun, dia juga meminta supaya Menristek Dikti secara transparan segera mengumumkan ke publik mana saja PT yang legal dan ilegal, serta mana yang mengeluarkan ijazah secara tidak wajar.

"Kami juga akan raker dengan Menristek Dikti untuk mengatahui progres masalah ini. Tentu, kami akan minta daftar perguruan tingginya. Kalau tidak, publik tidak tahu mana yang legal dan tidak," kata Riefky di gedung DPR Jakarta, Rabu (27/5).

Politikus Partai Demokrat ini tidak menginginkan makin banyak masyarakat yang jadi korban PT nakal. Dia yakin tidak semua warga masyarakat tahu mana perguruan tinggi yang berizin dan mana yang ilegal.

"Kasihan publik jadi korban. Mereka kan keluar uang, biaya, niat hanya untuk belajar. Tidak semua berniat untuk membeli (ijazah) tapi ada juga yang memang belajar benar, ternyata tidak tahu kalau ijazah mereka tidak terakreditasi ke Dikti, atau memang kampus tidak ada izinnya," jelas mantan Sekretaris Fraksi PD ini.

Kasus ini menurut Riefky harus dibuka seterang-terangnya dan dituntaskan. Apalagi Menristek Dikti telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB serta menyerahkan data ke Mabes Polri.

"Tapi jangan sampai berhenti di situ. Kami ingin tahu mana saja Perguruan Tinggi yang diindikasikan melakukan hal tersebut. Ini harus dibuka informasinya ke publik supaya masyarakat tidak jadi korban," tandasnya.(fat/jpnn)

Sumber :  http://www.jpnn.com/read/2015/05/27/306342/DPR-Desak-Menteri-Buka-bukaan-soal-Daftar-Perguruan-Tinggi-Abal-abal

Read More

Pejabat Dituding Rusak Wibawa Akademik

JAKARTA - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mariyah mengatakan, pejabat pemerintahan merupakan figur yang paling merusak kewibawaan akademik.

Pasalnya, di tengah kesibukan yang sangat padat, mereka masih bisa menyelesaikan S2 atau S3. “Entah bagaimana caranya, tiba-tiba sudah jadi doktor," kata Chusnul Mariyah, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Chusnul, pejabat pemerintah biasanya membentuk satu tim untuk menyiapkan disertasinya. "Kalau yang dari kalangan wakil rakyat biasanya yang susun disertasi sekretaris pribadinya dan diperkuat oleh tenaga ahli," ungkap Chusnul.

Chusnul menambahkan, model mahasiswa pascasarjana seperti itu tidak akan bisa menyelesaikan program studinya di UI. Terutama ketika Chusnul menjadi dosen pembimbing.

"Pengalaman saya di UI, jarang pejabat pemerintahan atau anggota DPR yang mau saya bimbing untuk membuat disertasinya. Mereka pasti mengelak karena saya sudah dicap sebagai dosen pembimbing yang tidak kooperatif," pungkas Chusnul. (fas/jpnn)

Sumber :  http://www.jpnn.com/read/2015/05/28/306562/Pejabat-Dituding-Rusak-Wibawa-Akademik

Read More

Misteri Suara Trompet dari Langit, seperti Ini Penjelasan Ilmiahnya

BEBERAPA hari belakangan ini, banyak orang memperbincangkan tentang suara mirip trompet dari langit, yang terdengar di seluruh dunia.

Suara itu dilaporkan orang-orang di Amerika, Kanada, Jerman, Hungaria, Ceko, Denmark, Swedia, Inggris, Kosta Rika, Ukraina, dan Prancis. Anda bisa melihat video-nya di YouTube.

Banyak orang menghubungkan suara itu dengan suara sangkakala yang dikisahkan di kitab suci. Salah satu stasiun tivi swasta di Indonesia membuat acara rohani di mana sang penceramah meminta penonton segera bertobat karena hari kiamat sudah dekat.

Sebenarnya, penjelasan ilmiah apa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan fenomena ini?

Beberapa hal dituding sebagai penyebabnya, diantaranya pergeseran lempeng bumi, tekanan atmosfer, suara kereta api, dan kontruksi bangunan.

Namun, beberapa ilmuwan berpendapat lain. Mereka mengatakan jika gelombang air laut adalah aktor utama di balik suara-suara misterius itu.

Menggunakan pemodelan komputer untuk menggambarkan laut, angin, dan dasar laut, ilmuwan menemukan fakta jika gelombang air laut yang saling bertabrakan bisa menghasilkan gelombang seismik selama 13 detik atau kurang, dalam setiap riak.

Pada gelombang air laut yang pelan, ilmuwan mengatakan jika gelombang air laut yang bergerak menuju dasar laut bisa menghasilkan gelombang seismik dengan frekuensi 3 sampai 300 detik.

Sebagian besar suara misterius itu berasal dari gelombang itu. Tekanan gelombang air laut di dasar laut membuat bumi terdengar seperti bersuara. (iwe/Live Science)

Sumber :  http://www.jpnn.com/read/2015/05/28/306421/Misteri-Suara-Trompet-dari-Langit,-seperti-Ini-Penjelasan-Ilmiahnya

Read More

Mendikbud: Terapkan Sekolah Menyenangkan, Mulai dari Guru dan Kepala Sekolah

Makassar, Kemendikbud --- Sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak kepada seluruh lembaga pendidikan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Hal tersebut seperti yang dituliskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, dalam konsep yang telah dibuat untuk menjadikan sekolah sebagai taman.  

 

"Taman ini adalah tempat yang menyenangkan. Untuk itu, inilah yang diharapkan menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan," demikian disampaikan Mendikbud pada acara bincang-bincang bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Media Massa wilayah Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, Sabtu (16/05/2015).  

 

Konsep sekolah menyenangkan ini, kata Mendikbud, dimulai dari peran guru dan kepala sekolah. Dengan begitu, konsep sekolah menyenangkan tidak boleh diasosiasikan dengan tempat pembelajaran yang mewah dan mahal. Suasana menyenangkan dapat muncul ketika seorang pendidik dapat membawakan suasana belajar yang tidak menegangkan, dan menerapkan berbagai pola pembelajaran yang menyenangkan.  

 

"Jika guru dan kepala sekolahnya tidak menyenangkan, jangan harap sekolah bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Untuk itu mari kita lakukan hal yang berbeda," ajak Mendikbud.  

 

Pendidik dapat menanyakan kepada siswa, pola pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Dengan adanya keterlibatan siswa ini, Mendikbud mengatakan, suasana pembelajaran di sekolah akan lebih kondusif. Bila siswa merasakan nyaman dalam proses belajar di sekolah, Mendikbud meyakini prestasi para siswa tersebut akan lebih meningkat.  

"Tidak boleh terlupakan, selain sekolah juga sebagai tempat belajar yang menyenangkan, juga sekolah harus dapat menunjukan sebagai tempat belajar yang berintegritas. Guru dan kepala sekolah dapat menjadi teladan bagi para siswa," pesan Mendikbud. (Seno Hartono)

Sumber :  http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4196

Read More

Tujuh Provinsi Berintegritas Tertinggi

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengumumkan tujuh provinsi yang memiliki indeks integritas tertinggi dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) jenjang SMA dan sederajat tahun 2015.

Dari tujuh provinsi tersebut, posisi teratas diraih DI Yogyakarta. Peringkat kedua dan selanjutnya secara berurutan diraih Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Anies mengatakan, hasil indeks integritas setiap provinsi dari peringkat tertinggi sampai terendah, akan dikirimkan ke semua pemimpin daerah baik melalui gubernur, wali kota maupun bupati.

"Setiap gubernur akan menerima potret kejujuran sekolah di provinsinya. Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten dan bupati yang akan menerima potret kejujuran sekolah di kabupatennya," katanya di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (15/5).

Revolusi Nasional

Mendikbud menambahkan indikasi kecurangan justru terdapat pada UN berbasis kertas atau paper based test (PBT). Sementara untuk UN berbasis komputer tidak terjadi kecurangan sama sekali.

"Tingkat kecurangan UN berbasis komputer adalah nol," ungkapnya. Makin berani menggunakan komputer untuk ujian di sebuah daerah, semakin daerah tersebut jujur dalam penyelenggaraanUN.

Artinya, usaha dalam perbaikan pelaksanaan UN lebih dari sekadar perbaikan nilai, karena menjadi bagian dari memperbaiki ekosistem pendidikan. "Kita ingin menjadikan indeks integritas sebagai tonggak revolusi mental," katanya.

Terkait dengan indeks integritas provinsi, Mendikbud menegaskan akan terus dilakukan pada tahun depan dan selanjutnya.

"Diharapkan daerah yang memiliki indeks integritas rendah akan merasa malu dan berusaha untuk memperbaiki diri," katanya. (nya-92)

Sumber :  http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7588#.VVlE9I6qqko

Read More

Segera Cairkan Bos Madrasah

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berharap pemerintah segera mencairkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Pasalnya, dana BOS itu sangat penting terutama untuk menutupi kekurangan gaji guru-guru honorer yang ada.

“Tidak ada alasan logis argumentatif pemerintah yang dapat diterima untuk menghambat pencairan dana BOS tersebut,”tegas Saleh kepada Parlementaria baru-baru ini.

Politisi dari Fraksi PAN ini menilai pencairan dana BOS ini penuh dengan ketidakadilan. Pasalnya, kasus keterlambatan pencairan dana BOS ini tidak terjadi di sekolah-sekolah umum, namun hanya di madrasah-madrasah. Wajar jika kemudian pengelola madrasah merasa dianaktirikan. Padahal dikatakannya, peranan madrasah dalam mencerdaskan masyarakat sangat besar. Tidak sedikit lulusan madrasah yang sudah menjadi pemimpin di negeri.

Ditambahkannya, dana BOS selain untuk membayar gaji guru honorer, dana BOS juga diperlukan untuk menutupi biaya operasional sekolah lainnya. Terlebih lagi bagi madrasah swasta di daerah pelosok, bantuan BOS ini tentu sangat penting. Setidaknya, madrasah-madrasah itu bisa memanfaatkan untuk membeli keperluan rutin sekolah seperti alat tulis, penghapus, spidol, dan lain-lain.
 

“Saya sempat menanyakannya ke Irjen (inspektorat jenderal), Sekjen, bahkan menteri agama. Mereka memiliki jawaban yang seragam, terlambatnya pencairan dana BOS bagi madrasah dikarenakan kementerian keuangan mengubah aturan pola pencairannya. Selama ini, dana BOS dicairkan melalui akun 57, sementara peraturan baru harus dicairkan melalui akun 52. Aturan ini berimplikasi besar bagi proses pencairan dana. Walaupun dananya sudah ada di daerah, para pejabat Kemenag di daerah ternyata tidak berani mencairkannya karena takut terjadi kesalahan,”ungkap Politisi dari Dapil Sumut II ini.

Saleh memahami bahwa aturan itu dibuat karena khawatir terjadinya penyalahgunaan. Namun jika demikian, semestinya bukan pencairannya yang dihambat, melainkan pengawasannya yang ditingkatkan. Sehingga dana BOS itu tetap sesuai dengan peruntukannya.

"Saya berharap aturan ini perlu dikaji ulang karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan nasional. Apalagi, ternyata, sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud tetap mencairkan dana BOS meskipun telah ada aturan itu. Sementara tidak demikian dengan madrasah. Kalau begini, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Setidaknya, terlihat lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga yang ada,"ujarnya.

Selama masa reses ini, tidak sedikit aspirasi dari berbagai daerah yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana BOS ini. Sebut saja madrasah-madrasah di daerah Sumatera Utara. Bahkan, di Pamekasan ada kepala Madrasah yang terpaksa melelang motornya seharga 7,5 juta rupiah untuk menutupi pembayaran guru honorer di sekolahnya.(Ayu)/foto:andri/parle/iw.

Sumber :  http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10271

Read More