JAKARTA - Ketua Komisi X
DPR Teuku Riefky Harsa mengapresiasi langkah Menteri Ristek dan Dikti, M
Nasir yang mengungkap adanya kasus ijazah palsu yang dikeluarkan
sejumlah Perguruan Tinggi (PT) yang tidak mengantongi izin alias ilegal.
Namun, dia juga meminta supaya Menristek
Dikti secara transparan segera mengumumkan ke publik mana saja PT yang
legal dan ilegal, serta mana yang mengeluarkan ijazah secara tidak
wajar.
"Kami juga akan raker dengan Menristek
Dikti untuk mengatahui progres masalah ini. Tentu, kami akan minta
daftar perguruan tingginya. Kalau tidak, publik tidak tahu mana yang
legal dan tidak," kata Riefky di gedung DPR Jakarta, Rabu (27/5).
Politikus Partai Demokrat ini tidak
menginginkan makin banyak masyarakat yang jadi korban PT nakal. Dia
yakin tidak semua warga masyarakat tahu mana perguruan tinggi yang
berizin dan mana yang ilegal.
"Kasihan publik jadi korban. Mereka kan
keluar uang, biaya, niat hanya untuk belajar. Tidak semua berniat untuk
membeli (ijazah) tapi ada juga yang memang belajar benar, ternyata tidak
tahu kalau ijazah mereka tidak terakreditasi ke Dikti, atau memang
kampus tidak ada izinnya," jelas mantan Sekretaris Fraksi PD ini.
Kasus ini menurut Riefky harus dibuka
seterang-terangnya dan dituntaskan. Apalagi Menristek Dikti telah
berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB serta menyerahkan data ke Mabes
Polri.
"Tapi jangan sampai berhenti di situ.
Kami ingin tahu mana saja Perguruan Tinggi yang diindikasikan melakukan
hal tersebut. Ini harus dibuka informasinya ke publik supaya masyarakat
tidak jadi korban," tandasnya.(fat/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/05/27/306342/DPR-Desak-Menteri-Buka-bukaan-soal-Daftar-Perguruan-Tinggi-Abal-abal
0 komentar:
Posting Komentar