Anggota Komisi X DPR RI Mujib
Rohmat menegaskan, pendidikan harus mendapat perhatian khusus. Tak
terkecuali soal anggarannya. Mengingat, anggaran pendidikan diamanatkan
Undang-undang sebesar 20 persen dari APBN. Mujib menilai, kini
pendidikan tak lagi menjadi prioritas.
Demikian ditegaskannya di sela-sela
rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Anies Baswedan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis...
Kamis, 09 Juni 2016
Komisi X DPR RI belum menyetujui
usulan pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp 6,6 triliun pada RAPBN-P 2016, dari pagu anggaran APBN 2016 sebesar
Rp 42 triliun.
Demikian salah satu kesimpulan yang
dibacakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah, usai rapat kerja
dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, di Gedung DPR
RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/06/2016).
"Bilamana harus dilakukan...
Rabu, 20 Januari 2016
JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Geregetan dengan banyaknya VW jenis Combi di Indonesia yang dongkrok membuat Wahyu Pamungkas berinisiatif ‘menyulapnya’ menjadi mobil bernilai jual dan seni yang tinggi.
Alhasil, terciptalah sebuah mobil limosin VW Combi produksi Brazil.
Limosin? Ya, sebab panjang mobil VW Combi buatan Wahyu tersebut mencapai
7,25 meter dengan lebar 165 centimeter.
Warga...
Selasa, 19 Januari 2016
Rapat koordinasi nasional Forum Honorer K2 Indonesia yang berlangsung di Palembang sejak 15 sampai 16 Januari menghasilkan beberapa keputusan.
On 17.37
| No comments
Sahabat
pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Rapat koordinasi nasional
(Rakornas) Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) yang
berlangsung di Palembang sejak 15 sampai 16 Januari menghasilkan
beberapa keputusan.
Salah satu keputusannya adalah menuntut pemerintah segera menerbitkan
payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, bulan ini juga. Jika
tidak, honorer K2 akan melakukan aksi demo lagi.
"Kami sudah pada keputusan...
Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.
On 17.35
| No comments
Sahabat
pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah didesak segera
menerbitkan payung hukum pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi
CPNS. Tanpa payung hukum, pengangkatan honorer K2 jadi CPNS hanya jadi
mimpi.
"Salah satu
fokus pembahasan kami dalam Rakornas 15-16 Januari di Palembang nanti
adalah tuntutan penerbitan payung hukum....
TNI AD atau TNI Angkatan Darat atau Tentara Nasional Indoesia Angkatan
Darat adalah angkatan perang Indonesia yang bertugas menjaga keamanan
wilayah Indonesia di bagian darat yang terbentang dari Sabang sampai
Merauke.
TNI AD harus memiliki jumlah personel yang banyak untuk menjaga keamanan
diwilayah darat Indonesia. Dengan banyaknya personel tersebut...
AKPOL atau Akademi Kepolisian adalah sekolah Ikatan Dinas yang
diselenggarakan oleh Kalemdikpol untuk mendidikan Taruna Akpol menjadi
Perwira Polri. Tugas pokok Akpol adalah bertugas menyelenggarakan
pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi.
Suatu kabar gembira bahwa POLRI
kembali membuka kesempatan bagi putra-putri Indonesia untuk mengikuti
pendidikan...
Pengumuman Bidikmisi 2016/2017
On 17.13
| No comments
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Bidikmisi adalah bantuan biaya
pendidikan yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang berasal dari
keluarga kurang mampu secara ekonomi serta calon mahasiswa baru tersebut
memiliki prestasi yang baik ketika masih berada di Sekolah (SMA / MA /
SMK / Sederajat ).
Bidikmisi merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah,...
Film Nasional Belum Mendapat Tempat
On 16.51
| No comments
Produksi
film nasional ternyata belum mendapat tempat di industri cinema Tanah
Air. Para pengusaha cinema masih menomorsatukan produk film-film asing
dengan menyediakan volume tayang yang lebih lama dan tayang hampir di
semua cinema di Indonesia.
Untuk itu, DPR perlu membuat semacam
posko untuk para pekerja ekonomi kreatif terutama yang berkecimpung di
dunia...
SBMPTN 2016
On 16.42
| No comments
Kata Pengantar
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juncto
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada
Perguruan...
Sabtu, 09 Januari 2016
Kemendikbud Tetapkan Aturan Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
On 08.30
| No comments
Jakarta, Kemendikbud
--- Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode
identitas pendidik yang masih aktif dan terdiri dari 16 angka. NUPTK
menjadi syarat mutlak bagi guru dan tenaga kependidikan, baik yang
berada di satuan pendidikan formal maupun non formal, untuk mendapatkan
semua layanan, program, dan kegiatan dari Direktorat...
Jakarta, 15 Desember 2015 —
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan
menyesalkan manipulasi pemberitaan melalui media daring dan media sosial
terkait penerapan kembali kurikulum tahun 2006 pada tahun 2016.
Sementara berita tidak benar itu berasal dari tautan berita lama ( 2014)
yang diunggah kembali. Ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama
dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertajuk Rancangan
Anggaran...
Langganan:
Postingan (Atom)
