Silahkan dowload Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2015
Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik
Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik
Kamis, 28 Mei 2015
Isom menyitir hasil penelitian mengenai pendidikan khususnya jenjang dasar dan menengah yang dilansir oleh organisasi kerjasama dan pembangunan Eropa OECD yang meletakkan Indonesia pada ranking 69 dari 76 negara-negara di tingkat global. Tiga penyebab utama rendahnya ranking tersebut adalah : pertama, banyaknya mata pelajaran yang dibebankan tapi hasilnya tidak matang; kedua, soal sarana dan prasarana yang belum memadai, belum lagi pemanfaatannya yang tidak maksimal; dan ketiga, masih rendahnya partisipasi siswa terhadap pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar masih lebih banyak didominasi oleh guru. Kelemahan ini ditambah dengan banyaknya guru yang tidak memiliki strategi dalam mengelola pembelajaran di kelas. Banyak guru yang pintar secara materi tapi tidak pintar dalam berstrategi sehingga siswa tidak menyukai mata pelajaran tersebut.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa belum ada korelasi yang kuat antara program sertifikasi guru yang diikuti cairnya tunjangan profesi dengan mutu pembelajaran peserta didik. Ke depan Dirjen Pendis berwacana menggulirkan kebijakan levelling dan grading para guru di bawah pembinaan Kemenag. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan kemampuan metodik dan didaktik para guru di kelas yang selama ini menjadi persoalan pokok.
Bimtek K13 PAI angkatan 6 dan 7 untuk wilayah Banten dan DKI ini dilaksanakan di Tangerang tanggal 27-29 Mei 2015. Tujuan dari Bimtek K13 PAI tahun 2015 ini sendiri tidak sekedar melanjutkan program tahun-tahun sebelumnya namun lebih mengedepankan untuk mengupgrade kemampuan guru dari sisi medologi pembelajaran. Pengenalan multi metode berbasis active learning dalam pembelajaran di kelas diharapkan mampu membantu para guru PAI dalam mengimplementasikan proses belajar dengan pendekatan saintifik sebagai ruh kurikulum 2013. Terakhir Isom mensupport para guru PAI peserta bimtek agar tidak sekedar menjadi guru formalitas, tapi guru yang berkualitas yang memiliki integritas dan tanggung jawab moral dunia dan akhirat.
(wikan/dod)
Sumber : http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7625#.VWcsDMlgiqg
Direktur Pendidikan Madrasah, Nur Kholis Setiawan, menjelaskan bahwa PPMN I ini digelar sebagai wujud dukungan Kementerian Agama atas gerakan pramuka yang selama ini menjadi ektrakurikuler wajib di sekolah dan madrasah. "Nilai-nilai dalam kepramukaan itu sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti kemandirian, gotong-royong (ta`awun), keberanian (saja`ah), perjuangan hidup dan kepekaan sosial (hablum minannas)," jelas Nur Kholis sebelum melakukan proses pembukaan PPMN.
PPMN I ini sengaja digelar di lapangan tembak Akmil Magelang. Alasannya, selain karena akses transportasinya mudah, sekaligus untuk mendekatkan siswa-siswi madrasah dengan pusat pendidikan militer. Dalam PPMN I ini, Direktorat Pendidikan Madrasah melibatkan sejumlah perwira militer di Akmil, tidak hanya saja terlibat dalam kepanitiaan, tetapi juga menjadi juri dalam perlombaan-perlombaan yang diselenggrakan pada PPMN I. "Siapa tahu, di antara siswa-siswi peserta PPMN ini ada yang tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di Akmil, dan kelas bisa menjadi jenderal. Jenderal yang dari madrasah. Jenderal yang santri," harap Nur Kholis.
Pembukaan PPMN I dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Mei 2015 tepat pukul 09.30 WIB. Pembukaan PPMN I dihadiri oleh Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin), Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kamaruddin Amin), Ketua Kwarnas Pramuka (Adyaksa Dault), Direktur Jenderal Bimas Islam (Machasin), Direktur Pendidikan Madrasah (Nur Kholis Setiawan), Bupati Magelang (Zainal Arifin), para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag dan sejumlah pejabat di Kementerian Agama RI.
Pembukaan PPMN I diawali dengan laporan dari Dirjen Pendis, Kamaruddin Amin, selaku ketua panita PPMN I. Dalam sambutannya, Kamaruddin Amin selain menyampaikan berbagai jenis kegiatan dalam PPMN, juga menegaskan bahwa PPMN ini harus menjadi program unggulan tahunan Direktorat Pendidikan Madrasah. Sebab program ini sangat bermanfaat dan memberikan efek secara langsung kepada siswa-siswi madrasah.
Selain Dirjen Pendis, Gubernur Jawa Tengah--yang diwakili oleh Asisten Kesra Setda Jateng--juga memberikan sambutan selamat datang. Setelah sambutan dari gubernur, suasana agak ramai ketika Ketua Kwarnas Pramuka Adyaksa Dault dipersilahkan untuk memberikan sambutan.
"Saya berterima kasih kepada Kementerian Agama yang berinisiasi menyelenggarakan PPMN I yang diselenggarakan di Bumi Tidar, Magelang. Semoga kerjasama antara Kemenag dan Kwartir Nasional gerakan pramuka, PPMN I ini bisa meningkatkan upaya pembinaan kaum pemuda. Kalau berbicara tentang Revolusi Mental, maka berbicaralah melalui Gerakan Pramuka," ujar Adyaksa dengan berapi-api dan disambut riuh tepuk tangan peserta. Dengan adanya PPMN I ini, Adyaksa berharap kelak siswa-siswa madrasah bisa menjadi pemimpin nasional, menteri, jenderal, gubernur. Dan semuanya amanah, tidak korupsi.
Diakhir sambutannya, Adyaksa Daud mengungkapkan moto hidupnya, "Hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi, kepada ilahi rabbi, dan mari bangun negeri, agar tidak menyesal nanti, surga tujuan abadi."
Pembukaan ini kemudian dipuncaki dengan sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam sambutannya, Menag mengajak agar menjadikan gelaran Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional sebagai momentum kebangkitan madrasah, sebagai lumbung produksi kader pemimpin, dan kader generasi bangsa masa depan yang religius, berkarakter dan berintegritas.
Setelah menyampaikan sambutan, Menteri Agama bersama Dirjen Pendis turun dari panggung menuju lapangan untuk memukul kentongan besar sebagai tanda dimulainya PPMN I di Lapangan Tembak Akmil Magelang.
Acara Pembukaan PPMN ini ditutup dengan penampilan tarian topeng hitam, tek-tek Banyumasan dan penampilan Wafiq Azizah, pelantun sholawat anak-anak.
(hamam/dod/dod)
Sumber : http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7595#.VWcrnclgiqg
A bench of the Indian Supreme Court issued notices to Central Bureau of Investigation (CBI), BJP leader LK Advani and others on a separate plea filed by Haji Mahboob Ahmad, one of the petitioners in the Babri mosque case.
Ahmad, in his plea alleged that the CBI may weaken its stand against the BJP leaders as the party dominates the Centre.
The apex court was hearing the CBI’s appeal challenging 2010 Allahabad high court verdict discharging charges of criminal conspiracy in the demolition of the Babri Masjid against LK Advani and 19 other senior leaders of BJP and Hindu outfits.
The CBI in its appeal said the verdict discharging Advani and others of the offence of criminal conspiracy “is inconsistent with the previous judgment rendered by the Allahabad high court on February 12, 2001.”
The Lucknow bench of Allahabad high court in its February 12, 2001 order upheld the trial court committed no illegality in taking “cognizance of joint consolidated charge sheet and all the offences were committed in the course of the same transaction to accomplish the conspiracy”.
The high court by its said order had noted that the “evidence for all the offences was almost the same.”
As per an investigation carried out by the investigative website Cobrapost in 2014, the demolition of the Babri mosque on December 6, 1992 in Ayodhya was planned and top BJP leaders knew about the plot to knock down the mosque.
According to the investigation, senior leaders such as L K Advani, the then Uttar Pradesh chief minister Kalyan Singh as well as former Congress prime minister P V Narashimha Rao were aware of the plot.
The mosque was razed in 1992 by Hindu mobs, sparking clashes between Hindus and Muslims in which nearly 2,000 people were killed.
Hindus and Muslims have quarrelled for more than a century over the history of the Babri mosque. Hindus claim that the mosque used to stand on the birthplace of their god-king Rama, and was built after the destruction of a Hindu temple in the 16th century.
Translate
Pengadilan atas India berusaha tanggapan pada hari Selasa dari pemimpin senior Bharitiya Janata Party (BJP), termasuk LK Advani, pada permohonan terhadap menjatuhkan tuduhan konspirasi kriminal terhadap mereka dalam kasus Babri Masjid pembongkaran.
Sebuah bangku Mahkamah Agung India mengeluarkan pemberitahuan ke Central Bureau of Investigation (CBI), pemimpin BJP LK Advani dan lain-lain pada pengakuan yang terpisah yang diajukan oleh Haji Mahboob Ahmad, salah satu pemohon dalam kasus masjid Babri.
Ahmad, dalam permohonannya menyatakan bahwa CBI dapat melemahkan berdiri melawan para pemimpin BJP sebagai pihak yang mendominasi Pusat.
Pengadilan apex itu mendengar banding CBI menantang 2.010 Allahabad putusan pengadilan tinggi pemakaian tuduhan konspirasi kriminal dalam pembongkaran Masjid Babri terhadap LK Advani dan 19 pemimpin senior lainnya dari BJP dan pakaian Hindu.
CBI di banding mengatakan putusan pemakaian Advani dan lain-lain dari pelanggaran konspirasi kriminal "tidak konsisten dengan penilaian sebelumnya diberikan oleh pengadilan tinggi Allahabad pada 12 Februari 2001."
Lucknow bangku pengadilan tinggi Allahabad dalam Surat 12 Februari 2001 untuk menguatkan sidang pengadilan tidak melakukan ilegalitas dalam mengambil "tanggung jawab dari lembar biaya konsolidasi bersama dan semua pelanggaran yang dilakukan dalam proses transaksi yang sama untuk mencapai konspirasi".
Pengadilan tinggi atas perintah yang mengatakan telah mencatat bahwa "bukti untuk semua pelanggaran itu hampir sama."
Sebagai per investigasi yang dilakukan oleh situs investigasi Cobrapost pada tahun 2014, pembongkaran masjid Babri pada tanggal 6 Desember 1992 di Ayodhya direncanakan dan pemimpin BJP atas tahu tentang plot untuk merobohkan masjid.
Menurut penyelidikan, pemimpin senior seperti LK Advani, kemudian menteri Uttar Pradesh Kalyan Singh serta mantan perdana menteri Kongres PV Narashimha Rao menyadari plot.
Masjid ini diruntuhkan pada tahun 1992 oleh massa Hindu, memicu bentrokan antara Hindu dan Muslim di mana hampir 2.000 orang tewas.
Hindu dan Muslim telah bertengkar untuk lebih dari satu abad lebih sejarah masjid Babri. Hindu mengklaim bahwa masjid digunakan untuk berdiri di tempat kelahiran mereka dewa-raja Rama, dan dibangun setelah kehancuran sebuah kuil Hindu di abad ke-16.
Sumber : http://www.pakistantoday.com.pk/2015/03/31/foreign/indian-sc-issues-notice-to-advani-19-others-in-babri-masjid-demolition-case/
Demikian penegasan Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (dapil Jatim IV) saat dihubungi Kamis (28/5). Menurut Ayub, BKKBN perlu bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar ada layanan di sektor kesehatan reproduksi yang bisa terlayani dengan baik. Pernyataan Ayub ini menanggapi tekad Ketua BKKBN yang baru Surya Chandra Surapaty untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menggalakkan kembali program KB.
Seperti diketahui, BKKBN ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka fertilitas (kelahiran) dari 2,6 menjadi 2,1 per perempuan usia 14-49 tahun. “Saya sangat setuju dengan program itu, terutama penekanan pada generasi muda. Untuk itu, diharapkan ada sinergi di antara semua program pembangunan nasional,” katanya.
Ayub menambahkan, generasi muda yang harus mendapat perhatian serius adalah pasangan usia subur muda paritas rendah (Pusmupar). Kelompok masyarakat ini harus menjadi target penyuluhan yang masif dengan mengkampanyekan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
“Kita harus punya data yang akurat tentang kondisi keluarga termasuk keikutsertaannya dalam ber-KB. Untuk itu, kita perlu mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2015 yang saat ini sedang berjalan,” harap politisi Partai Demokrat itu. (mh) Foto: Naefuroji/parle/od
Sumber : http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10388
JAKARTA - Ketua Komisi X
DPR Teuku Riefky Harsa mengapresiasi langkah Menteri Ristek dan Dikti, M
Nasir yang mengungkap adanya kasus ijazah palsu yang dikeluarkan
sejumlah Perguruan Tinggi (PT) yang tidak mengantongi izin alias ilegal.
Namun, dia juga meminta supaya Menristek
Dikti secara transparan segera mengumumkan ke publik mana saja PT yang
legal dan ilegal, serta mana yang mengeluarkan ijazah secara tidak
wajar.
"Kami juga akan raker dengan Menristek
Dikti untuk mengatahui progres masalah ini. Tentu, kami akan minta
daftar perguruan tingginya. Kalau tidak, publik tidak tahu mana yang
legal dan tidak," kata Riefky di gedung DPR Jakarta, Rabu (27/5).
Politikus Partai Demokrat ini tidak
menginginkan makin banyak masyarakat yang jadi korban PT nakal. Dia
yakin tidak semua warga masyarakat tahu mana perguruan tinggi yang
berizin dan mana yang ilegal.
"Kasihan publik jadi korban. Mereka kan
keluar uang, biaya, niat hanya untuk belajar. Tidak semua berniat untuk
membeli (ijazah) tapi ada juga yang memang belajar benar, ternyata tidak
tahu kalau ijazah mereka tidak terakreditasi ke Dikti, atau memang
kampus tidak ada izinnya," jelas mantan Sekretaris Fraksi PD ini.
Kasus ini menurut Riefky harus dibuka
seterang-terangnya dan dituntaskan. Apalagi Menristek Dikti telah
berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB serta menyerahkan data ke Mabes
Polri.
"Tapi jangan sampai berhenti di situ.
Kami ingin tahu mana saja Perguruan Tinggi yang diindikasikan melakukan
hal tersebut. Ini harus dibuka informasinya ke publik supaya masyarakat
tidak jadi korban," tandasnya.(fat/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/05/27/306342/DPR-Desak-Menteri-Buka-bukaan-soal-Daftar-Perguruan-Tinggi-Abal-abal
JAKARTA - Dosen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia
(UI), Chusnul Mariyah mengatakan, pejabat pemerintahan merupakan figur
yang paling merusak kewibawaan akademik.
Pasalnya, di tengah kesibukan yang
sangat padat, mereka masih bisa menyelesaikan S2 atau S3. “Entah
bagaimana caranya, tiba-tiba sudah jadi doktor," kata Chusnul Mariyah,
di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/5).
Menurut Chusnul, pejabat pemerintah
biasanya membentuk satu tim untuk menyiapkan disertasinya. "Kalau yang
dari kalangan wakil rakyat biasanya yang susun disertasi sekretaris
pribadinya dan diperkuat oleh tenaga ahli," ungkap Chusnul.
Chusnul menambahkan, model mahasiswa
pascasarjana seperti itu tidak akan bisa menyelesaikan program studinya
di UI. Terutama ketika Chusnul menjadi dosen pembimbing.
"Pengalaman saya di UI, jarang pejabat
pemerintahan atau anggota DPR yang mau saya bimbing untuk membuat
disertasinya. Mereka pasti mengelak karena saya sudah dicap sebagai
dosen pembimbing yang tidak kooperatif," pungkas Chusnul. (fas/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/05/28/306562/Pejabat-Dituding-Rusak-Wibawa-Akademik
Suara itu dilaporkan orang-orang di
Amerika, Kanada, Jerman, Hungaria, Ceko, Denmark, Swedia, Inggris, Kosta
Rika, Ukraina, dan Prancis. Anda bisa melihat video-nya di YouTube.
Banyak orang menghubungkan suara itu
dengan suara sangkakala yang dikisahkan di kitab suci. Salah satu
stasiun tivi swasta di Indonesia membuat acara rohani di mana sang
penceramah meminta penonton segera bertobat karena hari kiamat sudah
dekat.
Sebenarnya, penjelasan ilmiah apa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan fenomena ini?
Beberapa hal dituding sebagai
penyebabnya, diantaranya pergeseran lempeng bumi, tekanan atmosfer,
suara kereta api, dan kontruksi bangunan.
Namun, beberapa ilmuwan berpendapat
lain. Mereka mengatakan jika gelombang air laut adalah aktor utama di
balik suara-suara misterius itu.
Menggunakan pemodelan komputer untuk
menggambarkan laut, angin, dan dasar laut, ilmuwan menemukan fakta jika
gelombang air laut yang saling bertabrakan bisa menghasilkan gelombang
seismik selama 13 detik atau kurang, dalam setiap riak.
Pada gelombang air laut yang pelan,
ilmuwan mengatakan jika gelombang air laut yang bergerak menuju dasar
laut bisa menghasilkan gelombang seismik dengan frekuensi 3 sampai 300
detik.
Sebagian besar suara misterius itu
berasal dari gelombang itu. Tekanan gelombang air laut di dasar laut
membuat bumi terdengar seperti bersuara. (iwe/Live Science)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/05/28/306421/Misteri-Suara-Trompet-dari-Langit,-seperti-Ini-Penjelasan-Ilmiahnya
Senin, 18 Mei 2015
Makassar, Kemendikbud --- Sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak kepada seluruh lembaga pendidikan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Hal tersebut seperti yang dituliskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, dalam konsep yang telah dibuat untuk menjadikan sekolah sebagai taman.
"Taman ini adalah tempat yang menyenangkan. Untuk itu, inilah yang diharapkan menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan," demikian disampaikan Mendikbud pada acara bincang-bincang bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Media Massa wilayah Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, Sabtu (16/05/2015).
Konsep sekolah menyenangkan ini, kata Mendikbud, dimulai dari peran guru dan kepala sekolah. Dengan begitu, konsep sekolah menyenangkan tidak boleh diasosiasikan dengan tempat pembelajaran yang mewah dan mahal. Suasana menyenangkan dapat muncul ketika seorang pendidik dapat membawakan suasana belajar yang tidak menegangkan, dan menerapkan berbagai pola pembelajaran yang menyenangkan.
"Jika guru dan kepala sekolahnya tidak menyenangkan, jangan harap sekolah bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Untuk itu mari kita lakukan hal yang berbeda," ajak Mendikbud.
Pendidik dapat menanyakan kepada siswa, pola pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Dengan adanya keterlibatan siswa ini, Mendikbud mengatakan, suasana pembelajaran di sekolah akan lebih kondusif. Bila siswa merasakan nyaman dalam proses belajar di sekolah, Mendikbud meyakini prestasi para siswa tersebut akan lebih meningkat.
"Tidak boleh terlupakan, selain sekolah juga sebagai tempat belajar yang menyenangkan, juga sekolah harus dapat menunjukan sebagai tempat belajar yang berintegritas. Guru dan kepala sekolah dapat menjadi teladan bagi para siswa," pesan Mendikbud. (Seno Hartono)
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengumumkan tujuh provinsi yang memiliki indeks integritas tertinggi dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) jenjang SMA dan sederajat tahun 2015.
Dari tujuh provinsi tersebut, posisi teratas diraih DI Yogyakarta. Peringkat kedua dan selanjutnya secara berurutan diraih Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Anies mengatakan, hasil indeks integritas setiap provinsi dari peringkat tertinggi sampai terendah, akan dikirimkan ke semua pemimpin daerah baik melalui gubernur, wali kota maupun bupati.
"Setiap gubernur akan menerima potret kejujuran sekolah di provinsinya. Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten dan bupati yang akan menerima potret kejujuran sekolah di kabupatennya," katanya di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (15/5).
Revolusi Nasional
Mendikbud menambahkan indikasi kecurangan justru terdapat pada UN berbasis kertas atau paper based test (PBT). Sementara untuk UN berbasis komputer tidak terjadi kecurangan sama sekali.
"Tingkat kecurangan UN berbasis komputer adalah nol," ungkapnya. Makin berani menggunakan komputer untuk ujian di sebuah daerah, semakin daerah tersebut jujur dalam penyelenggaraanUN.
Artinya, usaha dalam perbaikan pelaksanaan UN lebih dari sekadar perbaikan nilai, karena menjadi bagian dari memperbaiki ekosistem pendidikan. "Kita ingin menjadikan indeks integritas sebagai tonggak revolusi mental," katanya.
Terkait dengan indeks integritas provinsi, Mendikbud menegaskan akan terus dilakukan pada tahun depan dan selanjutnya.
"Diharapkan daerah yang memiliki indeks integritas rendah akan merasa malu dan berusaha untuk memperbaiki diri," katanya. (nya-92)
Sumber : http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7588#.VVlE9I6qqko
Segera Cairkan Bos Madrasah
On 08.45
| No comments
Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berharap pemerintah segera mencairkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Pasalnya, dana BOS itu sangat penting terutama untuk menutupi kekurangan gaji guru-guru honorer yang ada.
“Tidak ada alasan logis argumentatif pemerintah yang dapat diterima untuk menghambat pencairan dana BOS tersebut,”tegas Saleh kepada Parlementaria baru-baru ini.
Politisi dari Fraksi PAN ini menilai pencairan dana BOS ini penuh dengan ketidakadilan. Pasalnya, kasus keterlambatan pencairan dana BOS ini tidak terjadi di sekolah-sekolah umum, namun hanya di madrasah-madrasah. Wajar jika kemudian pengelola madrasah merasa dianaktirikan. Padahal dikatakannya, peranan madrasah dalam mencerdaskan masyarakat sangat besar. Tidak sedikit lulusan madrasah yang sudah menjadi pemimpin di negeri.
Ditambahkannya, dana BOS selain untuk membayar gaji guru honorer, dana BOS juga diperlukan untuk menutupi biaya operasional sekolah lainnya. Terlebih lagi bagi madrasah swasta di daerah pelosok, bantuan BOS ini tentu sangat penting. Setidaknya, madrasah-madrasah itu bisa memanfaatkan untuk membeli keperluan rutin sekolah seperti alat tulis, penghapus, spidol, dan lain-lain.
“Saya sempat menanyakannya ke Irjen (inspektorat jenderal), Sekjen, bahkan menteri agama. Mereka memiliki jawaban yang seragam, terlambatnya pencairan dana BOS bagi madrasah dikarenakan kementerian keuangan mengubah aturan pola pencairannya. Selama ini, dana BOS dicairkan melalui akun 57, sementara peraturan baru harus dicairkan melalui akun 52. Aturan ini berimplikasi besar bagi proses pencairan dana. Walaupun dananya sudah ada di daerah, para pejabat Kemenag di daerah ternyata tidak berani mencairkannya karena takut terjadi kesalahan,”ungkap Politisi dari Dapil Sumut II ini.
Saleh memahami bahwa aturan itu dibuat karena khawatir terjadinya penyalahgunaan. Namun jika demikian, semestinya bukan pencairannya yang dihambat, melainkan pengawasannya yang ditingkatkan. Sehingga dana BOS itu tetap sesuai dengan peruntukannya.
"Saya berharap aturan ini perlu dikaji ulang karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan nasional. Apalagi, ternyata, sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud tetap mencairkan dana BOS meskipun telah ada aturan itu. Sementara tidak demikian dengan madrasah. Kalau begini, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Setidaknya, terlihat lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga yang ada,"ujarnya.
"Saya berharap aturan ini perlu dikaji ulang karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan nasional. Apalagi, ternyata, sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud tetap mencairkan dana BOS meskipun telah ada aturan itu. Sementara tidak demikian dengan madrasah. Kalau begini, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Setidaknya, terlihat lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga yang ada,"ujarnya.
Selama masa reses ini, tidak sedikit aspirasi dari berbagai daerah yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana BOS ini. Sebut saja madrasah-madrasah di daerah Sumatera Utara. Bahkan, di Pamekasan ada kepala Madrasah yang terpaksa melelang motornya seharga 7,5 juta rupiah untuk menutupi pembayaran guru honorer di sekolahnya.(Ayu)/foto:andri/parle/iw.
Sumber : http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10271
Langganan:
Postingan (Atom)
